Wednesday, 17 July 2019

Kewajiban Uji KIR Taksi Online Dihapus

Minggu, 16 Desember 2018 — 19:48 WIB
Demo sopir taksi online di Jakarta. (dok. toga)

Demo sopir taksi online di Jakarta. (dok. toga)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghapus aturan kewajiban uji KIR atau pengujian bagian kendaraan bagi pengemudi taksi online.

Penghapusan itu dengan harapan tidak ingin peraturan baru terkait taksi online yang baru saja ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

“Kita tidak berani lagi mengambil risiko tetap memasukkan KIR, nanti kena penalti lagi oleh Mahkamah Agung, ” kata Direktur Angkutan dan Multimedia Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani.

Kendati kewajiban uji KIR tak lagi tercantum, Ahmad Yani berharap aspek keselamatan jangan diabaikan begitu saja.

Ahmad Yani menjelaskan beberapa poin lainnya dalam aturan baru taksi online antar lain persyaratan minimal kepemilikan kendaraan yang pada peraturan sebelumnya sejumlah lima unit kini diturunkan menjadi minimal satu unit.

Begitu juga kewajiban membentuk unit usaha berbadan hukum juga tak lagi diatur dalam aturan baru karena pemerintah tetap memperhatikan UU UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

“Perusahaan yang dulunya harus berbadan hukum, sekarang UMKM juga boleh,” paparnya.

Juga kewajiban menempelkan stiker atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) bagi taksi online, tak lagi masuk dalam poin aturan baru, dan Kemenhub menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian.

Ahmad Yani menegaskan, fokus utama dalam regulasi baru adalah standar pelayanan minimal terkait keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan.

Misalnya, nantinya setiap pengguna yang memesan taksi online tidak boleh dibuat bingung dengan identitas pengemudi. Masih banyak terjadi identitas pengemudi yang tidak sesuai. “Setiap aplikator itu harus menyediakan panic button, ini baik untuk penumpang maupun pengemudi,” ujarnya. (dwi/yp)