Wednesday, 19 June 2019

Jakarta Tanpa Kantong Plastik

Kamis, 20 Desember 2018 — 5:45 WIB

MULAI tahun depan kantong plastik atau tas kresek bakal tidak ada di Jakarta. Kantong plastik ‘diharamkan’ karena dinilai salah satu jenis penyumbang sampah terbesar di Jakarta.

Memuluskan program itu, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan peraturan gubernur (pergub) tentang pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kabarnya pergub itu, sudah siap dalam bentuk draf dan akhir Desember 2018 ditandatangani Gubernur Anies Baswedan.

Dalam draft pergub diatur denda bagi pelanggarnya. Denda antara Rp5 juta sampai dengan Rp25 juta ini akan dikenakan kepada pengusaha yang masih memproduksi plastik, pengelola tempat perbelanjaan yang masih menyediakan kantong plastik, pedagang di pasar yang menggunakan kantong plastik.

Pengusaha kantong plastik disarankan untuk mulai memproduksi kantong ramah lingkungan. Hal ini untuk mengurangi produksi sampah kantong plastik di Jakarta.

Larangan kantong plastik direspon publik beragam. Potret itu tergambar saat petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta menyosialisasikan program baru itu kepada pedagang dan konsumen di sejumlah pasar tradisional.

Memang banyak pedagang maupun konsumen yang patuh, tetapi tidak jarang mereka nggrundel. Bahkan, sejumlah konsumen ketika tas kantong plastiknya hendak diganti dengan yang ramah lingkungan menolaknya. Dalihnya, antara lain repot barang belanjaan yang dibungkus kantong plastik berada di bawah barang belanjaan lainnya, sehingga menyulitkan bila harus diganti.

Publik boleh saja pro dan kontra, tetapi janganlah membuat Pemprov DKI Jakarta mundur sejengkalpun. Apalagi selain penyumbang terbesar sampah di ibukota, apapun yang berbahan plastik bila sudah menjadi sampah pastilah merusak lingkungan.

Plastik merupakan bahan yang tidak bisa segera terurai dengan tanah seperti sampah lainnya. Plastik juga racun bagi lingkungan, merusak ekosistem dan bisa membawa bencana.

Fakta-fakta ini membuat banyak negara yang sudah memberlakukan larangan kantong plastik. Misalnya, Sri Lanka melarang penggunaan kantong plastik setelah gunungan sampah longsor dan menewaskan 32 orang. Banyak pihak menuding malapetaka ini, karena penyalahgunaan plastik.

Larangan lebih keras lagi diberlakukan Kenya. Tak tanggung-tanggung bagi pelanggarnya dikenai denda sangat besar hingga hukuman penjara.

Meski agak terlambat, kini Pemprov DKI Jakarta berencana melarang berbelanja menggunakan kantong plastik baik di pertokoan modern, ritel, maupun pasar tradisional. Kebijakan ini tentu saja positif, karena bisa menyelamatkan lingkungan.

Dan larangan kantong plastik ini bisa berjalan atau tidak, kuncinya sejauh mana Pemprov DKI Jakarta konsisten melaksankan sebuah aturan. Berdasarkan pengalaman, banyak pergub atau perda cuma menjadi lembaran kertas aturan alias ‘Macan Ompong’, karena tidak dilaksanakan secara konsisten. Kita tunggu pelaksanaan pergub yang satu ini, apakah kelak juga menjadi ‘Macan Ompong’ atau sebaliknya. @*