Thursday, 17 January 2019

Pengguna Narkoba Bebas Bui Perlu Dikaji

Jumat, 21 Desember 2018 — 4:37 WIB

LAPAS atau Lembaga Pemasyarakatan penuh dengan narapidana/tahanan pengguna narkoba, fakta yang tidak terbantahkan. Kian meluasnya peredaran narkoba, juga sebuah realita yang tak bisa dipungkiri.

Peredaran narkoba semakin mengkhawatirkan. Obat terlarang itu tak hanya beredar di kota – kota besar. Daerah terpencil pun sudah ternodai oleh benda ilegal tersebut.

Bandar dan pengedar menyasar semua kalangan, termasuk perempuan dan anak – anak.
Hasil survey Badan Narkotika Nasiona (BNN) menyebutkan pecandu narkoba 6,4 juta orang.
Dalam seminggu menghabiskan 6 ton narkoba. Sementara dalam setahun belanja narkoba bisa mencapai Rp250 triliun atau seperdelapan dari nilai APBN tahun 2018. Luar biasa uang yang dihamburkan untuk beli narkoba.

Menjadi menarik ketika Menkumham Yasonna Laoly mengusulkan penghapusan sanksi penjara bagi pengguna narkoba. Jika semua pengguna narkoba dipenjara maka Lapas akan penuh dengan narapidana narkoba. Lapas di Jakarta saat ini, 70 persen penghuninya adalah narapidana kasus narkoba. Praktis beban keuangan negara bertambah berat.

Untuk memberi makan dan minum 255.407 narapidana yang sekarang ada, pemerintah mengeluarkan anggaran Rp1,7 triliun. Belum lagi kebutuhan lain.

Jika alasan penghapusan penjara bagi pengguna narkoba karena kapasitas Lapas dan beban keuangan negara, perlu sekiranya dikaji lagi.

Menghapus hukuman penjara badan bagi pengguna narkoba, kemudian menggantinya dengan rehabilitasi, dikhawatirkan dapat mendorong masyarakat coba- coba mengenal narkoba.
Harapannya, jika tertangkap tidak akan dibui, tetapi masuk panti rehabilitasi untuk diobati.
Kita boleh berasumsi, dihukum penjara saja pengguna narkoba tidak jera, apalagi tidak dipenjara, boleh jadi pengguna kian leluasa.

Jika pengguna kian banyak, beban negara pun akan membengkak. Batas waktu rehabilitasi antara 6 sampai 12 bulan. Sebut saja yang standar 6 bulan dengan biaya perbulan sekitar Rp5 juta. Kalau 1 juta pengguna berarti menelan dana Rp5 miliar per bulan.

Tetapi bukan persoalan dana semata, yang utama efektivitas dalam upaya pencegahan. Sebab sanksi pemidanaan apa pun bentuknya bertujuan membuat jera. Sasaran yang hendak dicapai, jumlah pengguna menurun, kerugian negara akibat penyalahgunaan narkoba baik dari aspek ekonomi, sosial dan budaya serta kesehatan pun berkurang. (*).