Wednesday, 20 March 2019

4 Bulan Kursi Wagub Kosong Melompong

Senin, 24 Desember 2018 — 4:42 WIB

SUDAH empat bulan lebih kursi wakil gubernur DKI Jakarta dibiarkan kosong melompong. Dua partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno yakni Gerindra dan PKS  hingga kini belum mengajukan pengganti Sandiaga ke DPRD.

Kursi wakil gubernur (wagub) ditinggal Sandiaga pada 10 Agustus 2018, karena maju menjadi cawapres mendampingi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 174 Ayat 4 menyatakan, pengisian kekosongan jabatan wagub dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. Dan Sandiaga  menjalankan tugasnya sebagai wagub baru llebih kurang 10 bulan, terhitung sejak 16 Oktober 2017.

Merujuk UU tersebut, Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung diberikan hak untuk mengajukan cawagub ke DPRD. Namun, proses menuju kesepakatan siapa yang bakal didorong sangatlah alot.

Meski dari awal sinyal Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto memberikan kursi wagub ke PKS, tetapi tidak berjalan mulus. Rintangan kader terbaik PKS mengajukan cawagub  tetap saja terbentang.

Gerindra DKI Jakarta tetap ngotot berhak mengisi kursi wagub. Berbagai upaya dilakukan untuk memajukan cawagub. Walaupun akhirnya sinyal Prabowo  diikuti dan  kursi cawagub  diserahkan ke kader PKS.

Muluskah langkah kader PKS untukmelenggang ke kursi wagub? Tidak juga. Walau PKS sudah menetapkan dua kader terbaiknya yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto untuk mengikuti uji kelayakan sebelum diajukan ke DPRD, tetapi pihak Gerindra meminta empat nama.

Dalih Gerindra  cawagub yang akan diajukan untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPRD dua orang, sehingga untuk keperluan  fit and proper test internal partai pengusung minimal harus empat nama.  Akibatnya, pengajuan cawagub pun buntu.

Itu baru rintangan pertama, hadangan berikutnya pengisian wagub juga bakal terjadi saat dua nama kader terbaik PKS kelak diajukan ke DPRD.  Indikasinya   terekam saat sejumlah  pimpinan partai di luar Gerinda dan PKS berteriak bahwa pihaknya tidak mengenal sepak terjang  dua nama yang sudah digadang-gadang itu.

Alotnya pengisian wagub tentu saja mengundang perhatian publik. Mereka berharap pengisian kursi DKI-2 tidak terus digoreng, karena bila terlalu lama dibiarkan kosong sama halnya merugikan rakyat.

Bukan itu saja, beban yang  diemban Gubernur Anies Baswedan juga sangatlah berat, diantaranya harus mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 yang mencapai Rp 89 triliun. Dengan  APBD sebesar itu, dibutuhkan wagub untuk membantu gubernur, sehingga pelaksanaan program-program yang sudah digariskan  tidak terseok-seok.

Sampai kapankah kursi wagub dibiarkan kosong melompong?.