Monday, 22 July 2019

Delapan Tersangka Suap Proyek Air Minum Kementerian PUPR Ditahan

Minggu, 30 Desember 2018 — 14:01 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Empat tersangka merupakan pejabat Kementerian PUPR, sedangkan sisanya dari pihak swasta.

Mereka ditahan di rutan yang berebeda. Penerima suap, Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare ditahan di Rutan Guntur, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah ditahan di Polres Jakarta Selatan, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar ditahan di Polres Jakarta Pusat, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin ditahan di Rutan Guntur.

Sementara itu, untuk pemberi suap, Direktur PT WKE Lily Sundarsih ditahan di Rutan KPK K4, Dirut PT WKE Budi Suharto ditahan di Rutan KPK C1, Direktur PT TSP Irene Irma ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo ditahan di Rutan Polres Jakarta Selatan.

“Mereka ditahan untuk 20 hari pertama,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andriati, Minggu (30/12/2018).

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan tersangka yang terdiri dari pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta terkait dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum.

Diduga sebagai pemberi ialah Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma, Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara itu, diduga sebagai penerima ialah Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Dalam hal ini, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan

SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

Adapun dua proyek lain yang lelangnya juga diatur oleh mereka. Proyek itu terkait pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng. Lelang itu diatur untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

Atas perbuatannya, para tersangka pemberi dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara pihak penerima, dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (cw6/mb)