Wednesday, 24 July 2019

Geledah Kantor PSPAM PUPR, KPK Sita Rp800 Juta

Senin, 31 Desember 2018 — 22:23 WIB
Uang hasil operasi tangkap tangan KPK terkait kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). (cw6)

Uang hasil operasi tangkap tangan KPK terkait kasus suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). (cw6)

JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp800 juta dan CCTV dalam penggeledahan di kantor Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Strategis Ditjen Cipta Karya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, Senin (31/12/2018). Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran 2017-2018.

“Penggeledahan di kantor SPAM juga masih terus berjalan sampai malam ini. Sejauh ini diamankan dokumen-dokumen relevan terkait proyek-proyek penyediaan air minum baik yang dikerjakan WKE (Wijaya Kesuma Emindo) atau TSP (Tasjida Sejahtera Perkasa), barang bukti elektronik berupa CCTV dan uang sekitar Rp800juta,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (31/12/2018).

Selain di kantor PUPR, penggeledahan juga dilakukan di kantor PT. WKE. “Tim terus melakukan penelusuran di dua lokasi tersebut mengingat dugaan luasnya sebaran korupsi di proyek SPAM ini,” imbuh Febri.

Sebelumnya, dalam operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (28/12/2018), KPK menyita uang Rp3,3 miliar, 23.000 dolar Singapura dan 3.000 dolar Amerika. Uang tersebut diamankan dari sejumlah lokasi karena diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap kepada pejabat di Kementerian PUPR.

KPK menetapkan delapan tersangka yang terdiri dari pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta terkait dugaan suap proyek pembangunan sistem penyediaan air minum.

(BacaOTT di Kementerian PUPR, KPK Tetapkan Delapan Tersangka)

Diduga sebagai pemberi ialah Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma, Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara itu, diduga sebagai penerima ialah Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

(BacaDelapan Tersangka Suap Proyek Air Minum Kementerian PUPR Ditahan)

Dalam hal ini, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM tahun 2017-2018 di Umbulan 3 Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa.

Adapun dua proyek lain yang lelangnya juga diatur oleh mereka. Proyek itu terkait pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulteng. Lelang itu diatur untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

Atas perbuatannya, para tersangka pemberi dijerat dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara pihak penerima, dijerat dengan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. (*/ys)