Wednesday, 20 March 2019

Angkutan Umum Gratis Kenapa Tidak

Kamis, 3 Januari 2019 — 6:53 WIB

SETELAH sekolah gratis, berobat gratis, dan berbagai pelayanan lainnya gratis, kini Pemprov DKI Jakarta didesak menyediakan angkutan umum gratis bagi warga ibukota.

Usulan ini dilontarkan DPRD. Pertimbangannya sejauh ini Pemprov DKI Jakarta sudah menggelontorkan dana sebesar Rp3,5 triliun setiap tahun untuk menyubsidi transportasi.
Merujuk angka itu berarti sebanyak 80 persen biaya transportasi sudah ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Dan tinggal mengucurkan dana 20 persen lagi, angkutan umum sudah bisa digratiskan.

Wacana angkutan umum gratis sebenarnya bukan baru kali ini bergulir. Saat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta juga sempat mewacanakan naik angkutan tidak dipungut biaya.

Tujuan menggratiskan angkutan umum tidak lain menggiring warga meninggalkan kendaraan pribadi baik roda dua maupun empat, sehingga bisa mengurangi kemacetan. Maklum kemacetan di Jakarta dari masa ke masa semakin kronis.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pernah melansir kerugian akibat kemacetan di Jakarta mencapai Rp67, 5 triliun/tahun. Kemacetan ini tentu saja akibat tidak imbangnya penambahan ruas jalan dengan kendaraan bermotor.

Sesuai dengan data Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah sekitar 18 juta kendaraan bermotor keluyuran di jalanan Jakarta. Komposisi kendaraan yang beredar itu yakni sepeda motor 73,92%, mobil penumpang 19,58%, mobil beban 3,83%, mobil bus 1,88%, dan kendaraan khusus 0,79 %.

Sementara pertumbuhan kendaraan bermotor selama lima tahun rata-rata 5%. Kondisi ini sangat kontras bila dibandingkan dengan pertamahan panjang jalan yang kurang dari 0,1%.
Melihat potret itu, desakan angkutan umum gratis menarik untuk didiskusikan. Gubernur Anies Baswedan juga tidak ada salahnya mengkaji secara matang usulan dari lesgislatif itu.

Apalagi APBD DKI 2019 sangat berlimpah, bila untuk menggratiskan angkutan umum tentu saja sangat mampu. APBD 2019 dipatok Rp87, 3 triliun, meningkat sebesar Rp4,1 triliun dari APBD 2018 sebesar Rp83,2 triliun.

Selain diharapkan bisa mengurai kemacetan yang secara masif membekap aktivitas warga, menggratiskan angkutan umum juga bagian meningkatkan pelayanan masyarakat.
Bila mengkalkulasi kemampuan APBD 2019 dan manfaat yang didapat, menggratiskan angkutan umum seharusnya bisa dipertimbangkan Pemprov DKI Jakarta. Naik angkutan umum gratis, kenapa tidak? @*