Tuesday, 25 June 2019

WAIT AND SEE

Kamis, 3 Januari 2019 — 9:27 WIB

Oleh Harmoko

KITA telah memasuki tahun 2019, sering disebut sebagai puncak tahun politik. Di tahun inilah rakyat Indonesia akan menentukan pilihan, memberi mandat kepada calon pemimpin bangsa lima tahun ke depan.

Tepatnya 17 April, pada hari Rabu pahing, digelar perhelatan akbar, yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg) serentak.

Sekitar 187 juta penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih akan mendatangi 801 ribu lebih Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Tujuannya tak lain memilih pasangan Calon Presiden dan Wapres periode 2019 -2024. Memilih wakil – wakilnya di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik di pusat maupun daerah.

Dalam pemilu kali ini akan dipilih 136 anggota DPD, 575 anggota DPR-RI, 2.207 anggota DPRD Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota dari 200 ribu lebih caleg seluruh Indonesia.

Meski hasil pilpres sudah dapat diketahui 25 April, tidak serta merta prosesnya dikatakan selesai. Masih ada proses lanjutan berupa penghitungan suara data manual versi KPU, penyelesaian sengketa suara dan lain – lain.

Proses politik dikatakan selesai setelah pelantikan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada bulan Agustus hingga September.

Pelantikan anggota DPR- RI dan DPD pada 1 Oktober. Sementara Presiden dan Wapres baru dilantik 20 Oktober. Dapat diprediksi pemerintahan baru mulai terbentuk bulan Oktober, setelah tersusun kabinet.

Ini dapat dikatakan proses politik memiliki rentang waktu cukup panjang sejak awal tahun ini hingga Oktober.

Banyak pengamat mengkhawatirkan proses politik yang cukup panjang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun ini, jika tidak ingin disebut pelambatan.

Lazimnya, pelaku usaha besar dan investor akan bersikap menunggu dan melihat hasil pemilu sering disebut wait and see selama proses politik berlangsung.

Biasanya pengusaha menengah ke atas menahan aktivitasnya untuk berinvestasi karena masih menunggu regulasi rezim baru. Siapa yang menjadi presiden dan wapres. Siapa pula tokoh – tokoh yang duduk dalam kabinet. Biasanya, perubahan rezim yang berkuasa – sebut pemerintahan baru hasil pilpres siapa pun pemenangnyaakan mempengaruhi regulasi yang berdampak kepada sensitif bisnis yang mereka geluti dalam jangka menengah dan panjang.

Kondisi ekonomi global ditengarai juga sebagai faktor eksternal yang memicu investor wait and see.

Sebut saja pengaruh perang dagang Amerika Serikat dan China. Bahkan akibat isu ini, IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9 persen menjadi 3,7 persen.

Pemilik hot money juga masih wait and see terkait pemulihan ekonomi global akibat fluktuasi harga minyak dunia.

Itulah selintas yang diprediksi bakal terjadi sentuhan antara perhelatan politik dengan kondisi sosial ekonomi.

Kita optimis pilpres dan pileg akan berjalan secara demokratis, aman, lancar dan damai. Siapa pun yang terpilih itulah kehendak rakyat. Kita wajib menghormati dan berharap pemerintahan baru yang terbentuk kelak dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi bangsa kita.

Kita perlu mendorong gairah ekonomi sebagaimana semangat berkompetisi dalam pileg dan pilpres.

Gairah ekonomi khususnya sektor riil yang sudah terbangun sejak memasuki tahapan pileg dan pilpres perlu terus didorong.

Sejatinya banyak berkah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lantaran derasnya perputaran uang selama gelaran pileg dan pilpres.

Permintaan produk UMKM yang terkait langsung dengan kebutuhan pemilu melonjak tajam.
Sebut saja usaha konveksi, sablon, percetakan kalender, pamflet, baliho, dan kuliner. Bahkan kafe dan hotel ikut menggeliat karena sering dijadikan tempat konsolidasi politik.

Perputaran uang selama hajatan pemilu sangat besar. Pada pemilu tahun 2014 misalnya, perputaran uang lebih dari Rp100 triliun.

Tahun ini diprediksi akan lebih besar lagi karena pilpres dan pileg digelar serentak.

Lebih dari 200 ribu caleg berebut 20.528 kursi baik di DPD dan DPR baik di pusat maupun daerah.

Jika 1 caleg menghabiskan dana 1 miliar, maka perputaran uang sudah 200 triliun. Ini baru dari caleg, belum lagi untuk anggaran pilpres.

Begitu besar dan derasnya perputaran uang ini tentu berefek positif bagi masyarakat, khususnya dunia usaha di sektor riil.

Kita berharap geliat ekonomi di sektor yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ini tidak terhenti di hajatan musiman pileg dan pilpres.

Perlu kebijakan konkret untuk menciptakan iklim usaha yang lebih mendorong perluasan pasar.
Sebab, meminta pengusaha melepaskan sentimen wait and see, di tengah pusaran tahapan pilpres, tidak cukup sebatas ajakan, tetapi perlu kebijakan riil, seriil regulasi yang dijanjikan.

Dengan begitu, kalangan pengusaha dan pemodal tak ragu lagi melakukan ekspansi pasar. Tidak perlu lagi wait and see. Semoga. (*)