Sunday, 15 September 2019

60 Persen Warga Naik Transportasi Umum, Ganjil Genap Dapat Disetop

Jumat, 4 Januari 2019 — 10:23 WIB
Sejumlah kendaraan melintasi plang kawasan kendaraan ganjil-genap di wilayah Menteng menuju jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. (dok/rihadin)

Sejumlah kendaraan melintasi plang kawasan kendaraan ganjil-genap di wilayah Menteng menuju jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. (dok/rihadin)

JAKARTA – Kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jakarta tak akan diterapkan selamanya. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan ganjil genap dapat dicabut jika masyarakat sudah beralih menggunakan angkutan umum.

“Ini kalau sudah menjadi gaya hidup, ya yang namanya pembatasan kendaraan tidak perlu lagi diterapkan. Kita mengacu kepada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) itu bagaimana kita meningkatkan angkutan umum sampai 60 persen masyarakat menggunakannya,” kata Sigit di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2019).

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018, Sigit menuturkan kebijakan ganjil genap akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Tujuannya untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan pembatasan kendaraan tersebut terhadap jumlah pengguna angkutan umum.

“Artinya ini kalau perlu ada yang dikurangkan, perlu ada penambahan, atau yang tidak diperlukan bisa disesuaikan,” ujarnya.

(Baca: Ganjil-Genap Diperpanjang, Anies: Tiap 3 Bulan Dievaluasi)

Dinas Perhubungan DKI Jakarta mendata, sejauh ini baru 25,3 persen warga Jakarta dan sekitarnya menggunakan angkutan umum dalam beraktivitas di ibukota. Pembatasan kendaraan pribadi melalui ganjil genap dibutuhkan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas.

Namun Sigit memastikan, penerapan ganjil genap dapat disetop jika kebutuhan masyarakat atas moda transportasi massal sudah terpenuhi. Diakuinya, kebijakan membatasi kendaraan pribadi dapat membebani masyarakat.

“Apalagi di 2019 kan LRT, MRT beroperasi. Jangan dilihat semata-mata hanya kami melakukan pembatasan kendaraan. Jadi kita lihat bahwa ini menyediakan layanan bagi masyarakat,” imbuh Sigit.

(BacaAnies Perintahkan Jajarannya Pasang Rambu Ganjil Genap)

Kebijakan ganjil genap diperpanjang atau mulai kembali diberlakukan pada 2 Januari 2019. Kebijakan ini sebelumnya sempat dijalankan hingga 31 Desember 2018. Namun berbeda dengan pergub sebelumnya, Pergub 155/2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap yang diberlakukan kali ini tidak menjelaskan batas waktu.

Penerapannya tetap berlaku di sembilan ruas jalan, yakni Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono, Jalan S Parman, simpang Jalan Tomang Raya hingga simpang Jalan KS Tubun, Jalan DI Panjaitan, dan Jalan Ahmad Yani. Kebijakan itu masih dilakukan secara normal pada jam sibuk pagi hari, pukul 06.00-10.00 WIB dan untuk sore pukul 16.00-20.00 WIB, serta tidak diberlakukan pada hari libur. (*/ys)