Wednesday, 26 June 2019

Antara Borgol dan Hukuman Mati

Jumat, 4 Januari 2019 — 4:38 WIB

MENGAWALI tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat gebrakan baru. Lembaga anti-rasuah ini memborgol tahanan kasus korupsi saat dibawa ke ruang penyidik, maupun ke pengadilan. Langkah maju. Karena desakan memborgol tangan tersangka koruptor sudah lama digaungkan masyarakat.

Tujuannya, memberi efek jera dan membuat orang takut melakukan korupsi. Sebelumnya, tersangka korupsi juga dipakaikan seragam rompi seragam tahanan KPK agar punya rasa malu. Mereka yang rata-rata kalangan ‘berdasi’, mulai dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif, paling tidak mentalnya terpukul ketika diperlakukan sama dengan perampok dan maling ayam.

Anggapan bahwa KPK selama ini tak punya nyali atau sungkan memperlakukan tersangka korupsi sama dengan penjahat jalanan, paling tidak terpatahkan. KPK telah menjawab kecurigaan masyarakat tentang perlakuan diskriminasi antara koruptor alias perampok duit miliaran rupiah, dengan maling kelas teri.

Namun pertanyaan yang mengemuka saat ini, akankah pemborgolan tahanan kasus korupsi ada implikasinya dengan kejahatan korupsi itu sendiri yang telah berurat dan berakar di negeri ini. Akankah langkah memborgol tersangka koruptor juga berdampak membelenggu korupsi. Sepertinya langkah tersebut hanya punya efek mempermalukan pelakunya saja.

Publik mendukung langkah KPK memperlakukan tahanan korupsi sama dengan tahanan kejahatan lainnya. Hanya saja, jangan diabaikan, bahwa target besar yang harus dicapai adalah membebaskan negeri ini dari belenggu korupsi. Sebaliknya, kita harus ‘membelenggu’ korupsi itu sendiri dengan menutup celah sekecil apapun yang berpotensi terjadinya praktik curang.

Dari tahun ke tahun, kejahatan korupsi terus meningkat dengan modus operandi yang juga terus berevolusi. Tahun 2018 saja tercatat ada 28 perkara hasil tangkap tangan dengan 108 lebih jumlah tersangka. Jumlah ini terbanyak sepanjang sejarah berdirinya KPK, belum termasuk perkara hasil pengembangan. Yang membuat tercengang, di tahun itu pula
paling banyak kepala daerah yang ditangkap. Tercatat 21 kepala daerah terdiri dari 2 gubernur, 15 bupati, dan 4 walikota dicokok sepanjag 2018.

Banyak faktor yang memicu terjadinya korupsi. Utamanya adalah mental korup yang mengalahkan rasa malu, rasa bersalah dan menganggap hukuman hanya faktor kesialan belaka. Menekan anggka korupsi hingga ke titik nol, memang sulit dan sangat banyak tantangan. Tapi paling tidak, efek jera harus diberikan agar orang bukan hanya berkata ‘say no to korupsi’, melainkan betul-betul mengimplementasikannya. Borgol dan seragam tahanan agaknya belum memberi efek jera.

Mungkin hukuman mati bagi koruptor seperti di China, bisa membuat orang yang ingin berbuat curang berfikir seribu kali lantaran masih sayang dengan nyawa. **