Wednesday, 16 January 2019

Cucian Motor Diatur Tanpa Pencemaran

Sabtu, 5 Januari 2019 — 6:14 WIB

KALI Sentiong di kawasan Jakarta Pusat – Utara sempat membuat sibuk Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI saat berlangsung Asian Games Juli tahun lalu. Ini bukan lantaran tanggul longsor atau pun banjir sehingga mengganggu perjalanan para atlet dan official. Tapi bau tidak sedap yang bersumber dari air kali. Selain bau, air kali juga berwarna hitam pekat – Itulah sebabnya masyarakat menyebutnya sebagai Kali Item.

Dengan beragam cara, persoalan Kali Item saat itu dapat tertangani dengan baik sehingga aroma tak sedap tidak sempat mengusik para atlet mancanegara yang selama pesta olahraga se Asia bermarkas tak jauh dari Kali Item.

Itu solusi jangka pendek. Bagaimana dengan jangka panjang? Jawabnya Pemprov DKI membatasi pembuangan limbah ke sungai-sungai sebagai upaya mencegah pencemaran lingkungan, termasuk yang mengalir ke Kali Item.

Satu upaya dilakukan dengan mengatur usaha cuci pakaian (laundry) dan cuci kendaraam bermotor. Sebab, sabun sisa cucian ditengarai dapat mencemari sungai-sungai, air sungai berbusa.

Komitmen Pemprov DKI membantu mengurangi limbah, termasuk sisa detergen yang bisa menjadi penyebab kali berbusa, perlu kita apresiasi.

Sebab, mencegah pencemaran lingkungan, termasuk sungai, menjadi kewajiban kita bersama. Artinya tanpa sebuah aturan pun, masing- masing warga memiliki kewajiban menjaga kebersihan di rumahnya sendiri dan lingkungan tempat tinggalnya.

Aturan diperlukan, jika bertujuan makin meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan atau mengatasi pencemaran yang semakin akut.

Hanya saja, aturan yang diciptakan perlu melalui berbagai kajian dari beragam aspek, termasuk dampak ekonomi.

Mengurangi penggunaan sabun bagi usaha laundry atau cucian kendaraan bermotor, tentu akan berdampak kepada kelangsungan sektor usaha itu sendiri.

Kita tahu usaha laundry dan cucian kendaraan bermotor tumbuh pesat. Hampir setiap gang perkampungan penduduk terdapat laundry atau binatu. Begitu cucian motor.

Kami berharap Pemprov DKI cukup bijak dalam merumuskan aturan. Target tercapai tapi tidak mengganggu kelangsungan sektor usaha kecil. Jika suatu barang dibatasi penggunaannya, tentu perlu disediakan barang pengganti (substitusi) yang sama fungsinya. (*).