Wednesday, 16 January 2019

“PR” PRESIDEN TERPILIH

Senin, 7 Januari 2019 — 6:34 WIB

Oleh H.Harmoko

 

SEBENTAR lagi Indonesia akan menyelenggarakan pemilu yang bersejarah, yaitu 17 April 2019, dimana pemilihan presiden/wapres serta pemilihan legislatif digelar serentak. Dalam waktu bersamaan.

Kali ini kita tidak membahas siapa figur-figur yang akan dipilih, melainkan agenda dan pekerjaan rumah (PR) yang menunggu bagi siapa saja yang terpilih.

Siapa pun dia – mereka – yang akan duduk sebagai presiden di istana negara dan wakil-wakilnya di gedung parlemen – pusat dan daerah – maka dituntut untuk lagi-lagi wewujudkan butir-butir sila Pancasila, yang telah kita sepakati, sebagai ideologi bangsa, yakni: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, permusyawaratan rakyat, persatuan Indonesia, yang menjunjung hak- hak kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dari Sabang hingga Merauke.

Setiap pemerintah tentulah memiliki skala prioritas dan gaya kepemimpinan sendiri- sendiri, yang hasilnya akan dirasakan langsung oleh rakyat dengan bermacam kebutuhan dan tuntutannya.

Namun aspirasi dasar yang hampir pasti kita sepakati adalah janganlah rakyat menanggung beban yang tak sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan untuk anak- anak dan generasi penerus hendaklah terjangkau bagi semua kalangan, layanan kesehatan yang prima bagi semua strata masyarakat. Dan kemudahan dalam usaha bagi UKM, UMKM, maupun pelaku bisnis pada umumnya, demikian antara lain yang sering diaspirasikan. Juga penegakan hukum yang adil efisien, proses tidak berliku-liku, bagi semua.Tanpa pandang bulu.

Bila melihat pemandangan sekilas, memang terasa pembangunan fisik yang cukup pesat. Namun dalam pemerataannya yang belum dirasakan sepenuhnya. Karenanya upaya membangun infrastruktur di berbagai pelosok wilayah patut diapresiasi dan perlu dilanjutkan. Dengan terbangunnya infrastruktur maka warga Indonesia di pelosok terjauh, terluar, dan terpencil ikut berpartisipasi dalam pembangunan karena tidak terisolasi.

Dengan kemampuan ekonomi yang meningkat, kiranya pemerintah mendatang akan menekan lagi angka kemiskinan dan memberikan pelayanan dasar di berbagai bidang; mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui koneksi antar pulau, antar provinsi, dan antarkota di semua wilayah; meningkatkan sektor pertanian dengan nilai tambah ekonomi, terus mengembangkan industri, dan jasa produksi; yang untuk itu semua memerlukan stabilitas keamanan nasional dan pemulihan hak-hak kebebasan berpendapat warganya secara santun dan konstruktif.

Berdasarkan data BPS, kita masih memiliki 26,58 juta orang miskin di seluruh Nusantara. Meski secara garis besar persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan dan pedesaan menurun, namun angka pengangguran terbuka pada Agustus 2017 masih tinggi, yakni sebesar 5,50 persen. Dan itu adalah tantangan bagi pemerintah yang terpilih April 2019 ini.

Penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi, sehingga dalam upaya pengurangannya pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga perlu didukung penyediaan layanan dasar yang mudah untuk diakses dengan pemukiman yang layak.

Harus diakui faktor penghambat terwujudnya pemerataan dan kebangkitan pembangunan daerah adalah adanya kesenjangan, sebaran penduduk, potensi sumber daya manusia, potensi pendapatan daerah, serta pengembangan potensi ekonomi dengan berbagai kebijakannya.

Beberapa persoalan kesenjangan wilayah di antaranya: industri yang menyerap tenaga kerja berada di kota-kota besar di Pulau Jawa; pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih mengalami kesenjangan; juga antara daerah perkotaan dan pedesaan; dan masih terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan.

Fokus kita kini pada pembangunan ekonomi dan pemberdayan seluruh elemen rakyat. Jika pembangunan ekonomi berhasil maka akan memberikan dampak berlanjut kepada pembangunan bidang lain seperti pariwisata dan jasa perdagangan yang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja dan menurunnya angka pengangguran dan meningkatkan daya beli rakyat.

Pada tahun politik 2019 ini, di mana pemilihan umum dan pemilihan presiden akan dilangsungkan secara bersamaan, tantangan mendesak kini adalah menjaga stabilitas keamanan dan mengatasi isu yang meresahkan, mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu dan harus disiapkan solusinya.

Jangan sampai partisipasi aktif masyarkat dalam pemilu terhambat oleh upaya pihak- pihak yang menginginkan Indonesia kacau, rusuh, tidak stabil dan resah. (*)