Wednesday, 16 January 2019

Nasib Pasien BPJS Kesehatan

Rabu, 9 Januari 2019 — 5:24 WIB

ADA sejumlah kebijakan yang menyedot perhatian publik di awal tahun 2019 ini. Satu di antaranya putus kontrak sejumlah rumah sakit oleh BPJS Kesehatan. Alasannya rumah sakit tersebut belum memenuhi standar akreditasi seperti disyaratkan BPJS Kesehatan.

Di Jakarta terdapat tiga RSUD milik Pemprov DKI Jakarta diputus kontrak oleh PBJS Kesehatan, masing – masing RSUD Jati Padang, RSUD Kebayoran Lama di Jakarta Selatan, dan RSUD Cipayung di Jakarta Timur. Ketiganya merupakan RSUD tipe D tingkat kecamatan.

Tak hanya di Jakarta, sejumlah rumah sakit di wilayah Bekasi juga mengalami nasib yang sama.
Kita tentu tidak mempersoalkan pemutusan kontrak kerja sama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku. Lagi pula persyaratan standar akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan manajemen, bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan kepada pasien.

Kita mengapresiasi upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mensyaratkan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh rumah sakit. Kita tentu sepakat bahwa pelayanan kesehatan akan meningkat jika ditunjang peningkatan kualitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia ( dokter dan tenaga medis) dan manajemen dari rumah sakit itu sendiri.

Tetapi di sisi lain, pelayanan kesehatan membutuhkan kecepatan dan keakuratan dalam menangani pasien yang datang ke rumah sakit. Keterlambatan penanganan dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup pasien.

Dalam konteks inilah mendekatkan pelayanan kepada pasien menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Adanya beberapa rumah sakit yang tidak lagi bermitra dengan BPJS dikhawatirkan akan menghambat pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Setidaknya jarak ke rumah sakit makin jauh, terutama bagi warga yang bertempat tinggal di sekitar RS yang telah putus kontrak. Memang rumah sakit tersebut tidak boleh menolak pasien UGD, tetapi apakah ini sudah memberi jaminan dalam pelayanan.

Di sisi lain dengan berkurangnya rumah sakit rujukan akan terjadi penumpukan pasien pada rumah sakit yang masih bermitra, dan ini dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pelayanan. Mencegah kemungkinan terjadinya stagnasi, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan perlu proaktif mendorong rumah sakit segera menyelesaikan persyaratan akreditasi. Menyerahkan sepenuhnya kepada rumah sakit ( mau perpanjang kontrak atau tidak), dapat menimbulkan permasalahan baru di tengah isu defisit anggaran. Kita berharap pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan semakin membaik. (*).