Wednesday, 16 January 2019

Akhiri Rp65 Triliun Jadi Asap

Kamis, 10 Januari 2019 — 6:45 WIB

KEMACETAN di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) makin kronis.  Presiden Jokowi mengkalkulasi kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp65 triliun.

Saat memimpin rapat terbatas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek,  Jokowi meminta  kondisi seperti ini segera diakhiri. Pengelolaan moda transportasi harus ditata lebih baik lagi.

Pernyataan Jokowi seputar kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek sejatinya bukan hal baru. Karena itu, publik bisa jadi tidak terkaget-keget dengan informasi tersebut.

Beberapa waktu lalu baik  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan maupun sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pernah melansir kerugian akibat kemacetan di Jakarta dan sekitarnya dengan nilai yang hampir sama.

Kemacetan ini tentu saja akibat tidak imbangnya penambahan ruas jalan dengan kendaraan bermotor. Tak heran bila jam berangkat dan pulang kerja hampir sebagian besar jalanan di Jabodetabek macet.

Khusus di Jakarta misalnya. Mengutip data  Perhimpunan Studi Pengembangan Wilayah sekitar 18 juta kendaraan bermotor keluyuran di jalanan ibukota. Komposisi kendaraan yang beredar itu yakni sepeda motor 73,92%, mobil penumpang 19,58%, mobil beban 3,83%, mobil bus 1,88%, dan kendaraan khusus 0,79 %.

Terlepas kaget atau tidaknya publik  seputar kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek, tetapi tidak ada salahnya bila stakeholder (pemangku jabatan) terkait segera bersikap terhadap kegelisahan Jokowi.

Para menteri terkait, pimpinan daerah, dan stakeholder lainnya segera mencari solusi dan terobosan untuk mengurai kemacetan yang sudah kronis di Jabodetabek. Misalnya memperbanyak   pembangunan infrastruktur transportasi guna mengatasi kemacetan, karena  pertumbuhan kendaraan yang tidak sebanding dengan ketersediaan infrastruktur jalan membuat kamacetan selalu membekap aktifitas warga.

Selain itu pemerintah daerah maupun kementerian terkait secara masif mendorong  gerakan penggunaan transportasi massal. Dengan meninggalkan kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum, maka volume kendaraan di jalanan bisa berkurang.

Tidak dipungkiri saat ini baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tengah menggeber pembangunan Mass Rapid Transit (MRT),  Light Rail Transit (LRT), dan sarana transportasi lainnya.

Namun sebelum transpotasi massal hadir, untuk mengurai kemacetan,  para stakeholder sebaiknya  mencari terobosan  lainnya dan menyediakan angkutan umum yang memadai.  Akhiri segera  duit Rp65 triliun cuma menjadi asap ditelan kemacetan kronis. @*