Monday, 21 January 2019

BPN Sebut Revisi Visi Misi Sesuai Arahan KPU

Jumat, 11 Januari 2019 — 22:17 WIB
Harryadin Mahardika (cw6)

Harryadin Mahardika (cw6)

JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menanggapi sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menolak revisi visi misiPasangan Calon (Paslon) nomor urut 02 itu.

Tim Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan BPN Prabowo-Sandiaga, Harryadin Mahardika mengatakan jika pihaknya mengubah visi misi karena diarahkan KPU.  “Jadi revisi visi misi sesuai arahan KPU,” ucapmua di Jalan Sriwijaya I No.35, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Harryadin melanjutkan, KPU menyampaikan arahan tersebut usai pertemuan mereka yang membahas tentang visi misi dan bersamaan dengan pemaparan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) oleh menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro.

“Pak Bambang bilang, wahai timses kedua pasangan calon, kami dari Bappenas sudah membuat RPJMN tekhnokrasi untuk 2019-2024. Mohon ini dipelajari, karena nanti bapak-bapak yang membuat visi misi ini agar tidak salah ketika membuat program,” kata Harryadin meniru perkataan menteri Bappenas.

Dari situlah, kata Harryadin, ketua KPU berharap jika kedua timses pasangan calon menyesuaikan visi misi paslonnya dengan RPJMN Bappenas.

“Jadi kalau itu dihilangkan oleh KPU, saya rasa memalukan sekali KPU, karena ada kredibilitas seorang menteri disitu yang dia permalukan,” paparnya.

Sementara itu, Harryadin menegaskan, apabila nanti KPU mengelak tanggapan BPN, Harryadin menegaskan kalau pihaknya akan memperlihatkan sejumlah bukti terkait arahan KPU itu. “Itu ya, itu beritanya ada, notulennya ada, saya yakin videonya semuanya ada,” tandasnya.

Sebelumnya Prabowo Subianto – Sandiaga Uno merevisi visi misi  pasangan calon. Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon nompr 02 itu kemudian mengirim revisi visi misi  kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 9 Januari lalu. Setelah mengalami revisi, lembar halaman visi misi menjadi lebih banyak yakni 45 halaman.

Namun. KPU berpendapat revisi visi misi tidak bisa dilakulan. Naskah visi misi yang telah diserahkan bersamaan saat pendaftaran merupakan visi misi yang diakui KPU.  “Jadi istilahnya yang bener, tidak ada istilah penolakan (revisi), itu nggak ada,” ucap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Ashari. (cw6/win)