Sunday, 26 May 2019

Kasus Dewas BPJS Ketenagakerjaan dengan Stafnya, Murni Masalah Pribadi

Jumat, 11 Januari 2019 — 18:02 WIB
Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksana. (rihadin)

Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksana. (rihadin)

JAKARTA – Kasus antara anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan stafnya RA, adalah murni masalah pribadi. Jangan dikaitkan dengan kinerja lembaga.

“Kami harap semua pihak dapat berpikir dengan jernih dalam melihat kasus yang menimpa saudara SAB ini. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memiliki niat menggulirkan hal ini sebagai isu politis,” kata Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksana, saat mengklarifikasi kasus pelecehan seksual antara SAB terhadap RA di Jakarta , Jumat (11/1/2019).

Dia menambahkan, tahun ini adalah tahun politik yang kental dengan berbagai hal yang dapat dipolitisasi. “Saya harap hal ini tidak dimanfaatkan untuk menjatuhkan kredibilitas BPJS Ketenagakerjaan sebagai Badan Hukum Publik yang profesional”, ujar Guntur.

Guntur mengungkapkan, sebagai anggota Dewas pernah mengingatkan SAB terkait kedekatannya dengan RA, tapi tidak pernah menduga sampai terjadi peristiwa ini.

“Kami kaget dan terpukul saat mengetahui kejadian ini, saat mendapat tembusan surat laporan RA ke DJSN pada 6 Desember 2018.

dewas1

Ketua dan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan.(rihadin)

Pada kesempatan itu, Guntur menyayangkan ada pihak-pihak yang menuduh tata kelola Dewas BPJS Ketenagakerjaan buruk dan ada overlapping wewenang dalam perekrutan staf komite Dewas BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami sampaikan bahwa hal itu tidak benar. Kegiatan operasional organ BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun pasti dilakukan audit oleh lembaga pengawas keuangan seperti OJK, BPK, dan KAP, di samping kegiatan monitoring dan evaluasi dari DJSN yang mendapatkan predikat Baik. Kami juga memiliki komitmen dengan KPK terkait pencegahan gratifikasi,” ungkap Guntur.

Sementara terkait rekrutmen, penyelenggaran FGD, seminar dan lain sebagainya, lanjutnya, sudah diatur dan sesuai dengan regulasi yang tertera dalam Undang undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan turunan yang terkait, sehingga tidak ada hal yang menyalahi di sini.

Menurutnya, tugas Dewas melakukan pengawasan, memberikan saran, pertimbangan dan nasehat.

Dan Dewas juga memerlukan SDM dan instrumen kerja yang diatur dalam Peraturan Dewas, sesuai dengan amanah Undang undang no. 24 tentang BPJS.(tri/b)