Monday, 21 January 2019

Di Jabar dan Riau

Ketemu Presiden, GP Anshor Laporkan Temuan Munculnya Kelompok Radikal

Jumat, 11 Januari 2019 — 12:30 WIB
Ketua GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas.(prihandoko)

Ketua GP Anshor Yaqut Cholil Qoumas.(prihandoko)

JAKARTA – GP Anshor laporkan ancaman kelompok radikal yang berpotensi muncul jelang Pemilu 2019, selain diskusi masalah politik lainnya, saat diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/1/2019).

Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan sangat khawatir dengan ancaman kelompok-kelompok radikal yang mulai bermunculan di daerah-daerah seperti Jawa Barat, Riau, hingga daerah lainnya.

“Satu terkait dengan perubahan politik, situasi politik. Kedua terkait dengan kelompok radikal, jadi kelompok radikal yang terjadi karena kontestasi pilpres,” kata Yaqut di lokasi.

Ia menambahkan, pihaknya menemukan kelompok radikal di Jabar dan Riau. “Di Riau misalnya, mereka terkonsolidir, di Jabar apalagi,” lanjutnya.

Menurut Yaqut, kelompok ini  memiliki agenda terselubung yang bukan hanya ingin merusak pemilu tapi berusaha untuk mendirikan sistem negara yang bertentangan dengan NKRI. Seperti negara Islam atau NKRI bersyariah.

“Ya mereka bukan merusak pemilu tapi mereka menginduk dalam salah satu kontestan pemilu untuk memasukkan agenda-agenda mereka,” jelasnya.  “Ya mendirikan negara Islam-lah, khilafah Islamiyah, atau minimal mereka dirikan NKRI syariat.”

Meski demikian, dia tak menyebut dengan jelas bahwa kelompok radikal itu menempel di salah satu kandidat pilpres. “Saya tidak mau sebut itu tapi faktanya ada. Saya kira rekan-rekan wartawan tahu, ” jelasnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, menurutnya  Presiden Jokowi sangat terbuka menerima berbagai masukan yang diberikan. Sehingga, ia berharap persoalan dengan fenomena munculnya kelompok-kelompok radikal dapat segera diatasi. Sebab, jika masalah ini terus menerus dibiarkan maka akan merugikan bangsa dan rakyat Indonesia.

“Presiden saya kira senang dengan masukan yang kita berikan, info-info karena banyak yang sebelumnya belum terinput dengan baik pada presiden,” kata politikus PKB ini.

Ia mencontohkan, saat ini di ASN  banyak kelompok-kelompok pengusung khilafah itu yang ingin negara lain selain Indonesia masuk di sana.

“Di pejabat teras BUMN juga sudah banyak. Nah, kita sampaikan ke presiden dan kita minta ketegasan presiden untuk menindak orang-orang ini,” tandasnya.(tri)