Tuesday, 19 March 2019

Revisi Prabowo-Sandi

KPU: Kalau Visi Misi Berubah-ubah Masyarakat Bingung

Jumat, 11 Januari 2019 — 17:39 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Ashar

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Ashar

JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Ashari menilai visi misi merupakan konstruksi kampanye yang harus disampaikan pasangan calon pada masa kampanye. Maka ketika terjadi perubahan atau revisi, hal itu akan membingungkan masyarakat sebagai konstituen.

“Yang disampaikan apa sih, (saat) kampanye, visi misi program pasangan calon. Sehingga konstistensi itu menjadi penting. Kalau kemudian berubah-ubah kan kemudian audiens atau pemilih kan menjadi menimbulkan pertanyaan, ‘ini sebenarnya yang mana yang jadi bahan kampanye?” katanya, Jumat (11/1/2019).

Hasyim menjelaskan visi misi merupakan bagian dari dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan saat pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019,  masa pendaftaran berlangsung selama tujuh hari, pada 4 – 10 Agustus 2018.

Mantan anggota KPU Jawa Tengah itu mengungkapkan  KPU RI telah memberi waktu bagi paslon untuk merevisi visi misi sebelumnya. Saat itu, imbuhnya, KPU memberi waktu revisi hingga sebelum masa kampanye dimulai.

“KPU mengambil kebijakan pada waktu itu, sekiranya, misalnya karena apa ya, kita tahu semua kan munculnya pasangan calon ini kan waktunya mepet sementara pasangan calon untuk duduk bersama untuk merenungkan merumuskan visi misi program kan mungkin butuh waktu. Perlu mempelajari data, situasi, dan seterusnya,” imbuhnya.

“Sehingga KPU memberikan kesempatan kepada paslon capres cawapres untuk dapat memperbaiki atau merevisi atau melakukan beberapa perubahan-perubahan batasnya kapan, sampai sebelum masa tahapan kampanye,” terang Hasyim.

Sebelumnya Prabowo Subianto – Sandiaga Uno merevisi visi misi  pasangan calon. Badan Pemenangan Nasional (BPN) paslon nompr 02 itu kemudian mengirim revisi visi misi  kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 9 Januari lalu. Setelah mengalami revisi, lembar halaman visi misi menjadi lebih banyak yakni 45 halaman.

Namun KPU berpendapat revisi visi misi tidak bisa dilakulan. Naskah visi misi yang telah diserahkan berbrengan saat pendaftaran merupakan visi misi yang diakui KPU.  “Jadi istilahnya yang bener, tidak ada istilah penolakan (revisi), itu nggak ada,” pungkas Hasyim. (ikbal/win)