Monday, 21 January 2019

KPU: Kepala Daerah Harus Hati-hati Bila Tunjukkan Sikap Politik

Jumat, 11 Januari 2019 — 20:35 WIB
Komisioner KPU, Hasyim Ashari (ikbal)

Komisioner KPU, Hasyim Ashari (ikbal)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengimbau para kepala daerah berhati-hati dalam menunjukkan dukungan politiknya terhadap partai maupun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Komisioner KPU, Hasyim Ashari mengatakan kepala daerah harus memahami aturan yang mengikatnya karena jabatan yang tengah diemban.

“Ya, harus hati-hatilah dan banyak baca aturan yah, aturan ada kan untuk ditaati,” ujarnya di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Kepala daerah merupakan jabatan politis yang banyak diisi oleh para kader partai politik. Namun karena jabatannya, kepala daerah harus memperhatikan aturan yang mengikat ketika menunjukkan sikap politiknya.

Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 281 menyebutkan Kammpanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:

  1. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Menanggapi beberapa kepala daerah yang menunjukkan sikap politiknya dengan menghadiri deklarasi dukungan atau membuat gestur tubuh yang menggambarkan dukungan ke paslon tertentu, Hasyim mengatakan hal itu harus dipastikan apakah kepala daerah tersebut dalam posisi cuti atau tidak.

“Bisa dianggap kampanye bisa engga kalau dilakukan hari kerja ya pas ngacung itu harus cuti dulu. Mau dukung ini itu, harus cuti dulu karena masuk kampanye. Kalau di luar hari kerja ya gak usah cuti, melanggar gak? Enggak kalau di luar hari kerja,” tandas Hasyim. (ikbal/win)