Monday, 21 January 2019

Nelayan SNI Desak DPRD dan Pemkab Indramayu Buat Perda Larangan Penggunaan Garok

Jumat, 11 Januari 2019 — 11:25 WIB
Nelayan SNI demo ke kantor DPRD Indramayu.(taryani)

Nelayan SNI demo ke kantor DPRD Indramayu.(taryani)

INDRAMAYU – Serikat Nelayan Indramayu (SNI) menolak penggunaan alat tangkap ikan jenis Garok,  dalam  mencari Teripang Bola (Ondol-ondol) di laut, karena  dinlai berpotensi merusak biota laut seperti  terumbu karang, habitat dan generasi laut.

Aspirasi para nelayan  anggota SNI Kabupaten Indramayu itu disampaikan di depan gedung DPRD Indramayu melalui aksi demo damai.

Usai berorasi bergiliran, beberapa perwakilan SNI Kabupaten Indramayu diizinkan masuk guna menyampaikan tuntutannya  secara langsung dihadapan dua Wakil Ketua DPRD Indramayu yaitu;  Kasan Basari dan Abbas Abdul Djalil.

Menurut perwakilan nelayan SNI,  alat tangkap jenis  Garok itu sangat membahayakan kelestarian lingkungan laut. “Cara kerja alat tangkap Garok itu mula-mula dilempar anak buah kapal dari atas kapal ke dasar laut  kemudian dibentangkan dan ditarik menggunakan kapal nelayan. Penarikan alat tangkap Garok ini dapat merusak biota laut. Karena itu alat tangkap Garok dilarang Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I No.71 tahun  2016,” Arif selaku Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi  Masa SNI Kabupaten Indramayu, Jum’at (11/1/19).

Dikatakan, berkaitan dengan maraknya penggunaan alat tangkap jenis Garok, pihaknya mendesak  Wakil Rakyat di DPRD Indramayu dan Pemkab Indramayu segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. “Selain itu menuntut Pemda Indramayu memberikan hak-hak nelayan, akses infrastruktur yang adil bagi nelayan kecil serta proses perizinan kapal yang mudah dan murah,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Indramayu  Kasan Basari ketika menemui nelayan SNI Kabupaten Indramayu menyatakan siap menindaklanjuti aspirasi nelayan  SNI Kabupaten Indramayu. ”Kami sebagai representasi masyarakat, tentunya  wajib berbuat dan menindaklanjuti apa yang diinginkan dan diharapkan para nelayan,” katanya.

Dengan adanya tuntutan masyarakat nelayan itu katanya pihaknya akan berkoordinasi dengan komisi  terkait yang membidangi kelautan agar segera menggelar Rapat Kerja. “Usulan  atau aspirasi ini akan dijadikan bahan referensi dalam Rapat Kerja Komisi dengan Dinas Terkait,” katanya.

Setelah menyampaikan aspirasi dan memperoleh jawaban langsung dari  Wakil Ketua DPRD Indramayu,  massa SNI Kabupaten Indramayu membubarkan diri dan melanjutkan aksinya ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu. (taryani/tri)