Tuesday, 19 March 2019

Polri Segera Bentuk Satgas Kawal Penyaluran Bansos

Jumat, 11 Januari 2019 — 17:57 WIB
tito karnavian

JAKARTA – Guna membantu Kementrian Sosial menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat di Indonesia, Polri akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk mengawal penyaluran bansos tersebut.

“Polri akan membentuk Satgas dukungan pengamanan bantuan sosial oleh Kemensos (Kementrian Sosial),” ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam konferensi persnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019).

Ia menjelaskan, ini merupakan bentuk keseriusan dan kesungguhan dari Pemerintah dalam membantu masyarakat yang kurang mampu melalui program-program bansos yang ada. Jumlah anggaran untuk bantuan sosial pun juga ditingkatkan.

“Tahun lalu kurang lebih Rp. 39 triliun (anggaran bantuan sosial), tahun ini naik 38 persen mejadi 54.3 triliun itu yang perlu dicatat. Angkanya makin besar. Dan Pak Mensos, Ketua Komisi 8 yang mengawasi dan menyutujui anggaran itu, serta bapak Presiden mengharapkan anggaran ini betul-betul tepat sasaran kepada mereka yang berhak dibantu dan kemudian tidak bocor,” jelasnya.

Menurutnya, bentuk keseriusan ini pun juga ditunjukan oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang dengan menggandeng Polri untuk mengawal program bansos tersebut.

“Keseriusan, kesungguhan dari Mensos untuk mengeksekusi ini sebaik-baiknya sehingga menggandeng komisi 8 (DPR RI) dan Polri untuk membantu mengawasi,” imbuh Kapolri.

Nantinya, Satgas ini akan dipimpin oleh Koordinator Staf Ahli Kapolri Irjen Pol Muktiono. Di mana pemimpin Satgas akan bekerja sama dengan pihak dari Kemensos untuk program ini ke depannya.

“Nanti saya minta beliau paralel partner dengan Pak Irjen Kemensos yang ditunjuk oleh Bapak Mensos, untuk bicara teknis itu anggaran Rp. 54,3 triliun itu paket program kemana saja, setelah itu distribusinya bagaimana. Karena ini melibatkan network yang luas, network sampai ke jutaan masyarakat,” terangnya.

Diketahui, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Menteri Sosial Agus Gumiwang telah menandatangani MoU (nota kesepahaman) mengenai pengamanan program bantuan sosial. Di mana, MoU ini terdiri darj pertukaran data dan informasi, bantuan pengamanan, penegakan hukum dan lainnya.

Kapolri berharap dengan terjalinnya MoU ini dapat meminimalisir potensi penyimpangan. Menurutnya, Polri ingin niat baik pemerintah dengan peningkatan anggaran ini menjadi justru menimbulkan persoalan.

“Misalnya, tidak tepat sasaran, atau ada penyimpangan potensi dan lain-lain yang nantinya jadi masalah hukum dan juga jadi masalah keamanan. Kalau nantinya ada orang tadinya didaftar dia terima tapi kemudian ga menerima dia marah ngamuk-ngamuk jadi persoalan keamanan, yang menjadi tugas pokok kepolisian,” pungkasnya. (cw2/win)