Wednesday, 20 March 2019

Perlukah Sertifikat Layak Kawin?

Senin, 14 Januari 2019 — 6:11 WIB

PEMPROV DKI Jakarta mewajibkan pasangan yang belum menikah menjalani konseling dan tes kesehatan. Pasca-menjalani program itu, pasangan yang hendak menikah memperoleh sertifikat layak kawin.

Konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai yang dilakukan di puskemas ini dijadikan syarat saat mengurus pengantar pernikahan dari kelurahan.

Tujuan mewajibkan menjalani langkah itu, untuk mencegah berbagai masalah kesehatan. Pelaksanaan aturan ini bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Bila ditemukan ada penyakit atau risiko penularan, maka bisa diatasi sejak dini.

Kewajiban bagi pasangan yang hendak menikah ini diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 185/2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin. Dan peraturan ini kabarnya sudah diberlakukan. Terhadap aturan ini tentu saja mengundang pro-kontra publik.

Bagi yang pro terhadap program ini berpendapat bahwa generasi penerus yang sehat berawal dari kedua orangtuanya. Karena itu, tidak berkeberatan bila diterbitkan Pergub tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin.

Sementara bagi yang kurang setuju menilai peraturan itu terlalu jauh mencampur hak atas privasi. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap kebijakan tersebut dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua Dewan Dakwah MUI, Muhammad Cholil Nafis, tidak menampik ide awal peraturan itu sebenarnya bagus, tetapi harus lebih jeli dalam menerapkan.

Ia berpendapat syarat sahnya nikah, laki-perempuan mampu menjalankan hubungan sebagai suami-istri. Dan pernikahan yang sah juga tak mewajibkan memiliki anak.

Kebijakan yang mewajibkan pasangan yang belum menikah menjalani konseling dan tes kesehatan memang semangatnya baik. Program ini bisa jadi selaras dengan kampanye usia reproduksi sehat yakni 20 – 30 tahun, dalam arti kematian maternal 2-5 kali lebih tinggi pada usia kurang dari 20 tahun, dan meningkat pada usia lebih 30-35 tahun.

Bukan itu saja, UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan juga mensyaratkan usia pernikahan. Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun.

Hanya saja bila merujuk sikap publik, sebelum pergub itu diterapkan tidak ada salahnya Pemprov DKI Jakarta mengkonsultasikan terlebih dahulun kepada MUI dan lembaga agama-agama lainnya yang ada, perlukah sertifikat layak kawin? @*