Sunday, 15 September 2019

Bawaslu Selidiki Potensi Pelanggaran Kampanye Jokowi dan Prabowo

Selasa, 15 Januari 2019 — 12:02 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar. (ikbal)

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar. (ikbal)

JAKARTA –  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tengah mengkaji potensi pelanggaran aturan kampanye terkait pidato kebangsaan calon presiden Prabowo Subianto, Senin (14/1/2019) malam yang disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi.

Tayangan penyampaian visi misi Joko Widodo di televisi pada Minggu (13/1/2019) juga akan dikaji Bawaslu.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan selain dengan capres, Bawaslu juga akan mengkaji potensi pelanggaran kampanye yang dilakukan pemilik stasiun televisi.

“Kami kaji apakah ada pelanggaran administrasi yang terjadi ataupun pelanggaran pidana. Pelanggaran admistrasi bisa terhadap si paslonnya, atau tim kampanye atau juga dugaan pelanggaran pidana si pemilik TV, si paslon dan tim kampanye. Itu sedang kita kaji,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (15/1/2019).

Fritz menjelaskan  jikapun kedua capres dinyatakan melanggar aturan jadwal kampanye, hal itu tidak berdampak pada status pencalonannya. Keduanya tidak akan didiskualifikasi jika terbukti melanggar.

“Tidak berhubungan dengan pencalonan karna tidak ada pembatalan calon, nggak ada pembatalan calon,” jelasnya.

Lebih lanjut, Fritz menambahkan Bawaslu akan  melakukan pertemuan dengan dengan Komisi Penyiran Indonesia (KPI) guna membahas potensi pelanggaran. Pertemuan akan dilakukan pada Rabu (16/1/2019) besok.

“Kita juga akan bertemu dengan KPI dan gugus tugas (Dewan Pers, KPI, KPU dan Bawaslu) hari Rabu,” ungkap dia.

PKPU Nomor 23 Tahun 2018,  menyebut kampanye di media massa baru bisa dilaksanakan pada 24 Maret dan berakhir 13 April 2019.

Sedangkan penyampaian visi misi  bagian dari kampanye merujuk pada UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, pada pasal 274 di mana visi, misi dan program merupakan bentuk materi kampanye.

Sedangkan  pasal 492 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan ‘Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU l (Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)’.  (ikbal/tri)