Tuesday, 19 February 2019

Babak Baru Transportasi di DKI

Kamis, 31 Januari 2019 — 5:30 WIB

BABAK baru transportasi di Jakarta dimulai. Selain bakal menghadirkan Mass Rapid Transit (MRT) maupun Light Rail Transit (LRT), demi meningkatkan pelayanan transportasi yang prima, ratusan angkutan umum yang reot segera dikandangkan.

Batas akhir angkutan umum rombeng beroperasi ditetapkan 2019 ini. Dalih 709 angkutan umum itu tak boleh beroperasi lagi, karena Dinas Perhubungan DKI Jakarta menilai sudah tidak layak dan usianya di atas 10 tahun.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta keukeuh tidak memperpanjang izin operasi ratusan angkutan umum yang sebagian besar jenis buskota sedang itu. Operator diharuskan meremajakan armadanya dan bergabung dengan JakLingko. Payung hukum kebijakan itu yakni Peraturan Daerah Nomor 5/2014 tentang Transportasi

Kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang melarang angkutan umum uzur beroperasi di wilayah ibukota mendapat perhatian publik. Bagai bola salju pro-kontra pun bergulir.

Satu pihak mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang akan mengkandangkan angkutan umum uzur itu. Larangan ini diyakini bisa menggiring warga meninggalkan kendaraannya dan naik angkutan umum.

Sementara pihak lain menilai melarang angkutan umum berusia 10 tahun beroperasi di ibukota terlalu dipaksakan. Alasannya, masih banyak angkutan umum berusia tua yang layak beroperasi lantaran perawatannya oke.

Terlepas dari pro-kontra itu, niat Pemprov DKI Jakarta memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat di bidang transportasi tentu bakal ada dampak positifnya.

Apalagi sejauh ini minat warga ibukota menggunakan angkutan umum masih rendah. Berdasarkan data, aktivitas warga yang menggunakan moda angkutan umum cuma 24 persen dari total perjalanan dan sisanya memakai kendaraan pribadi.

Kurang berminatnya warga menggunakan moda angkutan pribadi karena banyak faktor, antara lain armadanya rombeng. Mengutif data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, tak kurang dari 65 persen jumlah angkutan umum di Ibukota telah berusia di atas 10 tahun. Padahal, angkutan umum yang sudah reot memicu pertumbuhan kendaraan pribadi yang pada akhirnya berdampak dengan kemacetan.

Kemacetan pun dari masa ke masa bertambah kronis. Dan kerugian akibat kemacetan di Jakarta seperti yang dilansir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencapai Rp67, 5 triliun per tahun.

Hanya saja sebelum melarang angkutan umum berusia uzur beroperasi, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban memperhatikan nasib sopir, kernet dan operatornya, sehingga kehidupan mereka dan keluarganya tidak goyah. Jangan bisa melarang, tetapi carikan juga solusi yang pas. @*