Tuesday, 20 August 2019

Kaji Bagasi Berbayar

Rabu, 6 Februari 2019 — 8:30 WIB

Penarapan bagasi berbayar masih menuai kontroversi. Ada baiknya maskapai penerbangan menunda pemberlakukan bagasi berbayar dengan pertimbangan memberi kesempatan kepada publik. Sosialisasi bagian terpenting jika hendak memungut distribusi kepada masyarakat.

Apa yang dilakulan Maskapai Citilink Indonesia dengan menunda kebijakan pemberlakuan “bagasi berbayar” patut diapresiasi. Semula maskapai ini akan menerapkan mulai tanggal 8 Februari 2019.

Seperti dikatakan Resty Kusandarina, Vice President Corporate Secretary PT Citilink Indonesia, penundaan ini merujuk kepada koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

Sesuai hasil koordinasi, pengenaan biaya bagasi ini akan menunggu hasil evaluasi atau kajian lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan RI, untuk kemudian disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat. Kita sependapat sosialisai hal yang wajib dilakukan jika sebuah institusi ingin memungut biaya dari masyarakat.

Selain itu sosialisasi juga bagian dari sebuah proses evaluasi sebelum pungutan diterapkan.

Apa pun bentuk pungutan tidak bisa serta merta dilakukan kepada masyarakat sebelum semuanya klir. Artinya dari sisi kebutuhan maskapai diperlukan untuk menunjang pengembangan bisnis, tetapi kepentingam masyarakat juga wajib diperhatikan. Jangan masyarakat terkena beban tambahan tetapi tidak ada imbal balik dari perusahaan yang memungut.

Perlu ada keseimbangan antara kebutuhan dan kewajiban. Kalaupun harus ada biaya bagasi, perlu ada penjelasan apa yang nantinya didapat dari penumpang. Manfaat apa yang didapat. Apakah bentuknya peningkatan pelayanan atau jaminan atas barang ( bagasi) yang dikenakan pungutan. Penjelasan seperti ini perlu disosialisasikan sehingga masyarakat dapat memahaminya. Kami meyakini, jika sudah terdapat kesamaan persepsi, maka kebijakan apa pun dapat dijalankan tanpa menimbulkan kontroversi.

Bahwa kalau pun terjadi beda pendapat harus disikapi sebagai dinamika. Jika terdapat kritikan perlu disikapi secara bijak sebagai bagian dari upaya perbaikan. Itulah sebabnya kajian lebih komprehensif atas sebuah kebijakan sebelum digulirkan, tidak terabaikan. Lebih – lebih kebijakan yang menyangkut pengenaan pajak, pungutan, kenaikan tarif kepada publik. (*).