Sunday, 17 February 2019

Benahi Kampung Sumpek!

Kamis, 7 Februari 2019 — 5:45 WIB

JAKARTA boleh saja gemerlap. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemprov DKI Jakarta pada 2019 ini boleh juga tembus Rp89 triliun. Namun, ratusan RW di ibukota hingga kini dikabarkan masih kumuh dan sumpek.

Jakarta memiliki luas lebih kurang 662.33 Km2 dengan jumlah penduduk mencapai 10.467.000 orang. Bila melihat dari sebaran permukiman penduduk, ternyata hampir setiap wilayah kota terdapat kampung yang kesehatan lingkungannya jelek.

Kampung kumuh dan sumpek ditandai dengan aneka persoalan seperti fasilitas umum yang kurang, sanitasi lingkungan makin menurun, pemanfaatan ruang yang semrawut, dan lainnya.

Persoalan kampung kumuh dan sumpek memang problem klasik kota besar, tak terkecuali Jakarta. Kondisi ini antara lain dipicu dari pesatnya laju urbanisasi yang memunculkan aneka ragam masalah, diantaranya perkampungan tak layak huni.

Gubernur Anies Baswedan sempat berjaji membenahi kampung-kampung yang tak layak huni. Pada tahap awal setidaknya ada 21 kampung kumuh dan sumpek yang akan ditata.

Entah karena apa penataan kampung seperti itu hingga kini tak kunjung dilakukan. DPRD DKI Jakarta pun berteriak. Dewan mendesak gubernur segera menata 21 kampung kumuh dan sumpek yang sudah direncanakan.

Desakan Dewan bisa dipahami. Sebab, saat wakil rakyat berkunjung ke kampung yang sudah masuk dalam program penataan, warga mempertanyakan kapan permukimannya dibenahi.

Dengan APBD yang berlimpah, Pemprov DKI Jakarta semestinya bisa leluasa membenahinya. Apalagi kampung kumuh dan sumpek bila dibiarkan akan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti penurunan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial.

Kampung yang sumpek juga dekat dengan ancaman musibah, terutama kebakaran. Berdasarkan catatan Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, pada peristiwa kebakaran paling banyak terjadi pada kampung kumuh dan padat hunian.

Merujuk hal itu, sudah seharusnya Anies merespon desakan Dewan. Hanya saja perlu diingat, membenahi kampung kumuh dan sumpek tidak harus dengan menggusur atau menjauhkan warga dari sumber mata pencahariannya.

Bisa saja Pemprov DKI Jakarta membangun rumah susun kepemilikan di lokasi lama. Dengan demikian, nantinya mereka memiliki ruman susun, sementara lahannya dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Artinya warga tetap tinggal di kampungnya alias tidak digusur, tetapi hunian dan lingkungannya menjadi layak huni. @*