Monday, 15 July 2019

Hari Pers Nasional 2019, PDIP Minta Pemerintah Batalkan Remisi Susrama

Sabtu, 9 Februari 2019 — 10:56 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. (ikbal)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. (ikbal)

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan merekomendasikan agar pemerintah segera membatalkan remisi yang diberikan kepada Susrama, pelaku pidana pembunuhan wartawan Prabangsa.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto meminta pemerintah meninjau ulang dan mencabut remisi tersebut.
Diketahui Susrama menerima pengurangan masa tahanan dari hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun. Keputusan remisi itu didasarkan pasal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

“Remisi ini harus ditinjau ulang dan dicabut. PDI Perjuangan merekomendasikan pembatalan remisi tersebut, dan kami yakin pemerintahan demokratis Pak Jokowi akan membatalkan remisi tersebut,” katanya di sela Safari Kebangsaan VII, di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (9/2/2019).

Hasto menyatakan pihaknya menilai salah satu indikasi demokrasi yang sehat adalah kebebasan pers. Hal itu diungkapkan saat Indonesia merayakan Hari Pers Nasional 2019 yang jatuh hari ini.  Menurutnya sejarah panjang pers Indonesia  menjadi bagian dalam perjuangan pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan, penindasan.

Dia menuturkan dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, melalui diplomasinya internasional di Amerika Serikat, Bung Karno menegaskan bahwa pers melahirkan kekuatan terang peradaban. Saat itu Bung Karno mengutip pernyataan Mark Twain, bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang.

“Pertama adalah matahari sebagai ciptaan Allah SWT, dan kedua dalah pers. Karena itulah pers tidak hanya menjadi pilar keempat demokrasi, namun juga penjaga peradaban demokrasi dan sekaligus penjaga kemanusiaan itu sendiri,” tuturnya.

Hasto berharap Pers Indonesia terus memperkuat jalannya demokrasi di Indoensia. “Dirgahayu Pers Indonesia. Kobarkan semangat juang, perkuat jalan demokrasi kerakyatan, keadilan, dan kemanusiaan, perkuat kedaulatan dan kebebasan pers Indonesia,” pungkas Hasto. (ikbal/tri)