Wednesday, 26 June 2019

Mewujudkan Keadilan

Sabtu, 9 Februari 2019 — 10:14 WIB

Oleh H.Harmoko MELALUI kolom ini pekan lalu sudah disingggung agar pemerintah menaruh perhatian khusus kepada  ekonomi rakyat sebagai suatu upaya mewujudkan kemakmuran dan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial mutlak diwujudkan! Mengapa?  Indonesia merdeka karena didasari cita -cita luhur mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur sebagaimana tersurat pada mukadimah UUD 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan untuk melindungi segenap rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum. Bahkan, di lingkup internasional pun ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kata adil ( keadilan sosial) terukir dengan jelas pada setiap paragraf mukadimah UUD 1945 (kecuali alinea 3) yang mengamanatkan kepada pemimpin negeri ini wajib mewujudkan keadilan sosial. Pemimpin yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut sama artinya mengingkari makna tujuan negara sebagaimana diamanatkan para bapak bangsa pendiri negeri – founding fathers.

Keadilan sosial dimaksud adalah tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap seluruh rakyat Indonesia di tengah perbedaan yang ada. Setiap warga negara diperlakukan sama sesuai porsinya.
Anak dari seorang menteri, bupati dan petani memiliki hak yang sama dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Seluruh rakyat Indonesia harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum, tidak memandang pangkat, derajat, pekerjaan, tempat tinggal, agama, golongan dan latar belakang lain – lain.  Semua memiliki hak yang sama di depan hukum. Begitu juga di bidang politik dan ekonomi.
Lantas bagaimana mengukur parameter keadilan?  Mari kita mulai dari arti kata adil itu sendiri. Kata “ adil” berasal dari bahasa Arab, “adilun” yang berarti proporsional, tidak berat sebelah, jujur.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.Menurut ilmu akhlak dapat diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Ini dapat dimaknai memberikan atau menerima sesuatu sesuai dengan haknya. Begitu pula dalam memberikan hukuman sesuai tingkat kesalahannya (kejahatannya).
Akan dikatakan tidak adil, jika pemberian hak tak sesuai porsinya. Sebut saja pemberian subsidi pupuk kepada para petani penggarap. Jika yang satu dapat satu karung, sementara lainnya cuma dapat setengah karung. Ini perlakuan tidak adil. Padahal lokasi dan luas lahan garapan sama.

Contoh lain perlakuan tidak adil. Jika maling ayam masuk bui, pencuri uang negara bebas ke luar negeri atau kalau pun sudah masuk penjara bisa mondar-mandir keluar masuk bui.Itulah sebabnya dikatakan keadilan itu relatif tergantung siapa yang memberikan dan siapa pula penerimanya. Pendapat ini sulit terbantahkan, tetapi tidak lantas mengaburkan makna keadilan itu sendiri.

Keadilan sosial hendaknya diartikan dengan sikap memperlakukan sama terhadap hal – hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal – hal yang memang berbeda. Jika terhadap hal – hal yang berbeda, tetapi diperlakukan sama justru akan menjadi tidak adil.

Karena itu, perwujudan keadilan sosial adalah perilaku memberikan kepada setiap orang  yang seharusnya diterima ( menjadi haknya), memberikan hasil yang telah menjadi bagiannya,  serta memberikan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan orang. Itulah cakupan hakekat keadilan yang perlu diterapkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Lebih – lebih amanat konstitusi menegaskan keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Perwujudan keadilan sosial menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan. Maknanya pendistribusian sumber daya dikatakan adil secara sosial jika dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat ekonomi lemah, mampu meningkatkan kehidupan sosial ekonomi warga miskin menjadi lebih sejahtera. Dengan begitu kesenjangan sosial ekonomi dapat dihindari, setidaknya dikurangi.

Sebagai penutup ingin saya sampaikan bahwa negara memiliki peran strategis untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara setiap warga negara juga perlu berbagi rasa keadilan terhadap sesama dengan memberikan hak kepada orang lain karena hak itu memang menjadi miliknya. Bukan sebaliknya, mengambil hak orang lain. Mari kita ciptakan rasa keadilan mulai dari diri kita sendiri. (*)