Tuesday, 19 February 2019

Bawaslu : Ketua Persaudaraan Alumni 212 jadi Tersangka Sesuai Undang-undang

Senin, 11 Februari 2019 — 20:13 WIB
Penanggungjawab Reuni Akbar Mujahid 212, Slamet Ma'arif (tengah)

Penanggungjawab Reuni Akbar Mujahid 212, Slamet Ma'arif (tengah)

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan penetapan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma’arif didasarkan pada undang-undang uang berlaku.

Hal ini membantah pernyataan Slamet sebelumnya yang menyebut penetapan tersangka terhadap dirinya atas dugaan tindak pidana pemilu dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakt terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu, Abhan, menjelaskan penetapan tersangka merupakan kewenangan kepolisian. Dia menegaskan penyelidikan terhadap perkara yang melibatkan Slamet dilakukan Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kami kira kami kerja atas dasar undang-undang. Dan sekali lagi bahwa proses di Gakkumdu tak hanya Bawaslu saja, ada kepolisian dan jaksa juga,” ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

“Bahwa kewenangan tersangka itu ada di (Bawaslu) provinsi. Tapi yangg menetapkan tersangka adalah polisi. Putusan dari Gakkumdu itu secara formal ada di kepolisian,” tandasnya.

(Baca: Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 jadi Tersangka)

Abhan menerangkan proses di Gakkumdu bukan proses yang singkat. Setiap laporan yang diterima Bawaslu yang diteruskan ke Gakkumdu sudah melalui pengumpulan bukti awal. Setelah menemukan bukti awal dan fajta hukum, imbuhnya, proses berlanjut ke Gakkumdu.

” Maka ketika gakkumdu memandang ini cukup bukti, tindak lanjutnya menjadi kewenangan penyidik kepolisian,” terangnya.

Lebih lanjut dia menandaskan penetapan tersangka Slamet berdasarkan beberapa bukti berupa saksi dan rekaman video. “Saya kira banyak (bukti). Ada berupa saksi, ada video, banyak,” tuntas Abhan.

Diketahui, Slamet Ma’arif sebagai tersangka terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Ia diduga tengah berkampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. (ikbal/b)