Tuesday, 20 August 2019

Ketika Ayah ke Pengadilan Menuntut Anak Memberinya Uang Perawatan

Senin, 11 Februari 2019 — 23:01 WIB
tuntutanak

BANGLADESH– Selama bertahun-tahun, Taher menjalankan toko pakaian di Chittagong, Bangladesh.

Tapi ia memutuskan berhenti bekerja, meski uang yang ia miliki tak begitu banyak. Akhirnya ia tergantung dengan bantuan dari anak laki-laki dan perempuannya.

“Istri saya dan diri saya sendiri harus berjuang untuk membesarkan anak laki-laki kami,” kata Taher. “Tetapi setelah menikah, dia berubah dan berhenti memperhatikan orang tuanya.”

Meskipun anak perempuannya membantu, Taher tetap harus berjuang.

Pria berumur 75 tahun ini mengatakan dirinya tidak memiliki pilihan selain menuntut anak laki-lakinya, Mohammad Shahjahan, agar merawatnya.

“Ini adalah keputusan yang berat bagi saya. Semua orang sejak lama mendesak saya untuk menuntut, tetapi saya tidak ingin melakukannya. Saya mengambil langkah hukum ketika sudah tidak ada jalan lain.”

Anak laki-lakinya menolak tuntutan tersebut.

Keduanya sudah tidak berhubungan selama puluhan tahun tetapi Shahjahan, yang bekerja sebagai bankir, mengatakan dirinya tetap membantu orang tuanya. Dia mengatakan ayahnya mengambil upaya ini hanya “untuk mempermalukannya”.

Orang tua lawan anak

Ini adalah bentuk perpecahan keluarga yang dapat terjadi di mana pun, tetapi jalan keluar yang ditempuh Taher adalah tidaklah biasa.

Dia mengajukan tuntutan berdasarkan Parents Maintenance Act atau undang-undang merawat orang tua, sebuah statuta di Bangladesh yang memberikan jalan bagi orang tua melawan anak mereka yang dianggap tidak berbakti.

Banyak negara bagian Amerika Serikat dan sebagian negara Eropa juga memiliki hukum dukungan keluarga dalam buku undang-undang mereka tetapi hal ini jarang digunakan.
Di Asia hal ini kadang-kadang dipakai.

Peneliti layanan kesehatan Emory University, Dr Ray Serrano, menganalisis sejumlah hukum di Asia, yang berdasarkan konsep berbakti kepada orang tua atau penghormatan kepada kerabat yang lebih tua.

Dia menggambarkan hukum ini sebagai “perpanjangan tunjangan dan dukungan anak” di masyarakat yang mementingkan nilai keluarga dan masyarakat.
Kewajiban membantu

Singapura adalah salah satu contohnya.

Orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak dapat membiayai diri mereka bisa mendapatkan bantuan keuangan anak mereka berdasarkan Maintenance of Parents Act.

Mereka dapat menuntut dalam kasus di mana anak mampu membantu, tetapi gagal memberikannya.

Pengadilan kemungkinan memberikan tunjangan bulanan atau dana sekaligus. Pemberian bantuan juga dapat diserahkan lewat jalan damai.

Hanya sedikit kasus yang diajukan ke pengadilan karena sebagian besar telah diselesaikan dengan cara damai.

Di tahun 2017, hanya 20 kasus di Tribunal for Maintenance (TMP) yang berakhir dengan pemberian bantuan pemeliharaan.
Norma budaya

Cina, India dan Bangladesh juga memiliki sistem serupa, di mana dalam beberapa tahun terakhir dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penduduk yang menua.

Dr Serrano mengatakan ini adalah suatu pemikiran berdasarkan konsep “timbal-balik.”

Anak dapat dikenai denda dan bahkan pemenjaraan pada sejumlah kasus.

Misalnya saja kasus yang baru terjadi di Provinsi Sichuan, Cina.

Lima penduduk dewasa dilaporkan dipenjara sampai dua tahun karena menelantarkan ayah mereka yang sudah tua, setelah pengadilan menyatakan mereka tidak memenuhi kewajiban untuk berbakti.

Peran negara

Hukum ini memusatkan perhatian pada kemiskinan manula dan bukannya perawatan jangka panjang.

Tetapi karena masyarakat menua, mereka juga dapat menjadi alat agar negara tidak diberatkan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan pada tahun 2020, jumlah orang berumur 60 tahun dan di atasnya akan melebihi jumlah anak di bawah lima tahu

Di tahun 2050, sekitar 80% manula akan hidup di negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Dr Serrano mengatakan sistem seperti yang ada di Singapura “bisa memaksa orang” untuk merawat orang tua yang bertambah umurnya.

Meskipun demikian, perubahan kebijakan kemungkinan akan menghadapi penolakan di negara seperti AS dan Inggris. Akademisi Harvard, James Sabin mengatakan kecil kemungkinan hukum seperti ini akan didukung di AS.

Ia mengatakan AS berada di “kutub lain” dibandingkan negara yang memperhatikan masyarakat seperti Singapura.

“Sebagai sebuah masyarakat kami relatif tidak ingin mencampuri hak pribadi,” katanya.

Dia juga menekankan kemungkinan bahaya dalam kasus di mana anak memandang orang tua tidak berhak mendapatkan perawatan.

“Sejumlah orang akan mengatakan, ‘orang tua saya menelantarkan saya, orang tua saya melecehkan saya’ … sangat berbeda dengan pandangan Confucian terhadap generasi yang lebih tua,” kata Profesor Sabin.

“Saya berpikir kita tidak ingin bergantung kepada pengadilan terkait dengan penilaian kemasyarakatan-kejiwaan seperti ini.”

Tetapi bagi Taher, sistem di Bangladesh telah terbukti memberikan bantuan.

Dia mencapai kesepakatan dengan anak laki-lakinya di luar pengadilan. Shahjahan sepakat membayar 10.000 taka atau Rp1,6 juta untuk ayahnya setiap bulan.

Sampai sejauh ini dia melaksanakan kesepakatan dan Taher mengatakan jika anak laki-lakinya tetap membayar, dia akan mencabut kasus dari pengadilan setempat di Chittagong.(BBC)