Saturday, 23 February 2019

RT/RW Pungut Biaya Urus Sertifikat Laporkan ke Polisi

Senin, 11 Februari 2019 — 23:35 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta bakal mengucurkan dana Rp120 miliar untuk menanggung biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Karena itu, pengurus RT/RW tidak perlu memungut biaya apa pun saat warga mengurus sertifikasi tanah alias gratis.

“Tidak boleh ada pungutan apa pun terkait proses sertifikasi tanah warga melalui program PTSL ini, ” tegas Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) DKI Jakarta, Saefullah, Senin (11/2/2019).

Memuluskan program itu, sambung Saefullah, pihaknya telah menyiapkan dana hibah dari Kementerian Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebesar Rp120 miliar. “Pengucuran dana dilakukan secara bertahap,” ungkapnya.

Penegasan ini disampaikan menyusul adanya sejumlah pengaduan warga yang mengaku dipungut biaya sampai dengan Rp3 juta saat mengurus sertifikat tanahnya.

Saefullah menegaskan, pengurus RT/RW yang membantu warga mengurus sertifikat tanah dilarang meminta uang dengan dalih apa pun. “Tidak boleh meminta uang apa pun, karena mengurus sertifikasi tanah itu gratis,” ucapnya.

LAPOR POLISI

Saefullah mengimbau warga yang dipungut sejumlah uang oleh pengurus RT/RW melapor kepada polisi, sehingga pemungli bisa ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. “Itu haknya masyarakat. Kalau dia merasa keberatan, laporin saja,” imbaunya.

PTSL adalah program pemerintah dalam sertifikasi lahan milik masyarakat.

Sesuai dengan data, di Jakarta tercatat 400 ribu bidang tanah yang belum berserifikat. Dana hibah sebesar Rp120 miliar itu digunakan untuk pengurusan sekitar 280 ribu bidang tanah di ibukota.

“Sisanya nanti akan dikucurkan lagi pada 2020. Adapun Pemprov DKI Jakarta menargetkan pada 2020 mendatang seluruh bidang tanah di ibukota sudah bersertifikat. (john/b)