Tuesday, 19 February 2019

KPK akan Undang PT Taspen dan PT Asabri Bahas Pengalihan Pengelolaan Program ke BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 13 Februari 2019 — 15:28 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.(rihadin)

Ketua KPK Agus Rahardjo dan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.(rihadin)

JAKARTA – Paling lambat tahun 2029, PT Taspen dan PT Asabri harus mengalihkan program kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu perlu dibuat  peta jalan (roadmap) dan regulasi untuk menuju kr arah 2029, kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pencegahan korupsi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/2/2019).

 Untuk itu, lanjutnya, BPJS  Ketenagakerjaan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengawal implementasi jaminan sosial secara nasional di Indonesia.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bahwa paling lambat pada 2029 PT Taspen dan PT Asabri harus mengalihkan program kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait hal itu, Agus Raharjo menyatakan bahwa lembaganya juga akan mengundang BPJS Ketenagakerjaan bersama PT Taspen dan PT Asabri untuk duduk bersama terkait pengalihan program tersebut.

“Itu termasuk kajian kami, sesuai dengan perintah undang-undang bahwa 2029 harus bergabung. Mestinya sduah mempersiapkan diri, peta jalannya seperti apa, nanti pemindahannya seperti apa. Nanti kita akan undang banyak pihak, termasuk Taspen dan Asabri, kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurutnya, KPK telah banyak menerima laporan dari berbagai pihak, terutama tentang dana pensiun.

”Kami sebenarnya menerima laporan dari banyak pihak, terutama tentang pengelolaan dana pensiun oleh perusahaan-perusahaan. Misalnya di Jawa Timur ada pegawai yang terima pensiun sangat rendah sekali. Ini menjadi fokus kami nanti dalam kajian, agar kita bisa merekomendasikan kepada pemerintah jalan yang paling baik untuk menata sistem jaminan sosial (social serurity) di negara kita,” pungkas Agus Rahardjo.(tri)