Saturday, 16 February 2019

Tarif Tiket Pesawat Tinggi, Jokowi Minta Harga Avtur Dihitung Lagi

Rabu, 13 Februari 2019 — 21:05 WIB
Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Wapres, dan Ibu Mufidah menjawab wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2) sore (ist)

Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, Wapres, dan Ibu Mufidah menjawab wartawan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2) sore (ist)

JAKARTA- Guna mengatasi tingginya harga tiket pesawat dalam penerbangan di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan menteri terkait enghitung kembali harga avtur, bahan bakar pesawat, yang memberikan kontribusi besar dalam penetapan harga tiket pesawat.

“Tadi baru, tadi baru kita rapatkan. Saya sudah perintahkan untuk dihitung mana yang belum efisien, mana yang bisa diefisienkan, nanti akan segera diambil keputusan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/2) sore.

Jokowi memastikan akan segera mengambil keputusan terkait harga itu setelah ada kalkulasinya dari kementerian/lembaga terkait.

Mengenai opsi-opsi dalam perhitungan kembali harga avtur itu, Jokowi mengatakan, dirinya baru memerintahkan tadi untuk melihat membuat perhitungan, membuat kalkulasi.

“Ada opsi-opsi seperti apa baru disampaikan kepada saya, ya,” ujar Presiden Jokowi.

Sebelumnya saat memberikan sambutan pada acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Ballroom Puri Agung Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam, Jokowi mengaku mengaku telah menerima banyak keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat untuk penerbangan di dalam negeri.

Menurut Presiden, tingginya harga tiket pesawat ini karena harga avtur di Indonesia ternyata sangat mahal. “Saya terus terang juga kaget, dan malam hari ini juga saya baru tahu tadi dari Pak Chairul Tanjung mengenai avtur. Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli oleh Pertamina sendiri,” kata Presiden Jokowi saat itu.

Menurut Presiden, pilihannya hanya satu, harganya bisa sama dengan harga internasional. Kalau tidak bisa, berarti pemerintah akan masukkan kompetitor yang lain sehingga terjadi kompetisi.

“Ya pilihan-pilihannya kan hanya itu, sudah enggak ada yang lain. Karena memang, ini sangat-sangat mengganggu sekali,” tegas Presiden. (*/b)