Friday, 22 March 2019

Problem Pangan Kita

Senin, 18 Februari 2019 — 8:13 WIB

Oleh H. Harmoko

SEJAK republik kita dimerdekakan, 17 Agustus 1945 lalu, tantangan utama yang dihadapi oleh pemimpin dan penyelenggara negara adalah kecukupan sandang, pangan, dan papan untuk rakyat. Melewati 73 tahun kemedekaannya, tantangan klasik itu perlahan lahan teratasi, tapi bukan berarti masalah berhenti.

Di antara sandang dan papan, pangan lah yang menjadi masalah paling dilematis dan problematis.

Dengan daratan dan lautan begitu luas, negara menghadapi kenyataan petani kita tak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan bangsa sendiri, yang artinya belum swa sembada pangan.

Pernah kita mencapainya – swasembada beras – namun sebentar, dan sesudah itu, lagi-lagi negara harus impor. Beras, gandum, kedelai, terus mengimpor.

Sampai tahun 2018 lalu, pemerintah masih menghadapi masalah pemenuhan kebutuhan pangan dengan terus berupaya meningkatkan produksi beras, dan mengembangkan tanaman bernilai tinggi lainnya. Kita masih menghadapi masalah mahalnya beras dan rendahnya kualitas gabah petani kita, utamanya terkait dengan teknologi dan kurangnya riset pangan.

Masalah lainnya sentra produksi pangan hanya di daerah tertentu, dimana hampir 60 % produksi pangan berasal dari Jawa, dengan 40% dari provinsi Jawa Timur, 25% dari luas daratan Indonesia dan penduduknya 14,8% dari jumlah populasi yang ada.

Selama orde reformasi, pembangunan sektor pertanian dan pangan terabaikan.

Di sisi lain, lonjakan konsumsi warganya terus meningkat, sehingga memaksa pemerintah harus terus menerus impor. Bahkan, sepuluh tahun terakhir ini, ada kecenderungan pola konsumsi berbasis impor. Selain beras, konsumsi pangan berbasis tepung terigu dan kedelai meningkat.

Protein hewani yang 100% pakan maupun bibitnya dikuasai perusahaan multinasional, meningkat tajam, daging sapi, ayam ras dan telur ayam ras setiap tahunnya.

Pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama periode pemerintahan sekarang tak berdampak pada pola konsumsi dan kedaulatan pangan dan bahkan tak berdampak pada upaya peningkatan gizi masyarakat. Petani terus menjadi obyek kebijakan dan terus mencari penyelamatan diri.

Upaya meningkatkan ketahanan pangan adalah dengan menjaga ketersediaan, keterjangkauan harga, serta menjaga kualitas dan keamanan harga pangan yang dikonsumsi – sehingga dapat dilihat kemajuan pertumbuhan ekonomi, individu yang memiliki daya saing dan bangsa.

Terus menerus meningkatkan kualitas produk petani. Juga penganekaragaman serta diversifikasi konsumsi pangan warga, yang tidak berpusat pada beras, gandum dan terigu semata. Melainkan produk lainnya – khususnya umbi umbian.

Perlu diingat, harga pangan merupakan penyumbang inflasi terbesar, karenanya perlindungan di tingkat konsumen harus menjadi kebijakan utama yang ditempuh pemerintah. Pangan berkualitas cukup tersedia, harga tak hanya terjangkau, juga stabil. (*)