Monday, 27 May 2019

Tetapkan Tarif LRT dan MRT, Pemprov DKI Tunggu Persetujuan Dewan

Selasa, 19 Februari 2019 — 21:58 WIB
Suasana interior kereta bawah tanah MRT di Jakarta. (yendhi)

Suasana interior kereta bawah tanah MRT di Jakarta. (yendhi)

JAKARTA – Operasional MRT dan LRT semakin dekat, namun tarif belum ditetapkan. Penetapan besaran tarif kedua moda transportasi massal itu harus mendapat persetujuan DPRD karena akan disubsidi melalui APBD.

Pemprov DKI Jakarta pun sudah mengirimkan surat kepada DPRD untuk segera membahas penetapan tarif MRT dan LRT. “Kami sudah mengirim surat ke DPRD untuk dibahas untuk persetujuan,” kata Sri Haryati, Asisten Perekonomian Sekdaprov DKI Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Menurut Sri, Pemprov tidak bisa sendiri menetapkan tarif tersebut. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014. Adapun Sekretaris Dewan nantinya menentukan jadwal dan mekanisme pembahasan tarif ini.

“Penentuan tarif moda transportasi yang disubsidi harus dibahas Pemprov DKI dengan DPRD,” ujarnya.

LRT Jakarta dari Velodrome ke Kelapa Gading rencananya akan dioperasikan akhir Februari 2019. Sementara itu, MRT fase I Lebak Bulus-Bundaran HI akan beroperasi akhir Maret.

Pada APBD DKI 2019, LRT Jakarta menerima subsidi Rp327 miliar, sedangkan MRT disubsidi Rp672,3 miliar.

Sesuai usulan, tarif untuk LRT berkisar Rp10.500 dan MRT Rp8.500 untuk 10 kilometer.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, pihaknya segera melakukan pembahasan bila sudah ada usulan. “Tentu kami akan bahas,” katanya.

Pembahasan akan dilakukan secepatnya sehingga persetujuan bisa segera dilakukan. Menurut Prasetio, masalah tarif akan dibahas secara detil. Ia mengatakan, dewan tidak ingin warga terbebankan. “Kami akan bahas dari semua aspek,” tuntasnya. (john/ys)