Monday, 27 May 2019

Permen Soal Ojek Online Diberlakukan, ITW Ancam Gugat ke MK

Rabu, 20 Februari 2019 — 0:45 WIB
Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA – Permasalahan transportasi angkutan umum berbasis aplikasi online hingga kini tak kunjung selesai. Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan mengatakan, kegagalan itu akibat pemerintah gagap dan gagal menegakkan hukum.

“Bahkan pemerintah membiarkan pelanggaran Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalin dan angkutan jalan terus terjadi. Pembiaran kendaraan bermotor beroperasi sebagai angkutan umum padahal tidak memenuhi persyaratan sama seperti pemerintah sedang beternak konflik,” kata Edison, Selasa (19/2).

Dikatakan, ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan selama ini yaitu pengendara berbasis aplikasi online dan awak angkutan umum konvensional. Implikasi pembiaran itu sangat rawan terhadap upaya utk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas ( kamseltibcarlantas).

“Akibat pembiaran oleh pemerintah itulah yang memicu menjamurnya angkutan umum ilegal karena tidak memenuhi syarat sesuai amanat uu no 22 tahun 2009. Bahkan jumlahnya pun tidak diketahui secara pasti hingga berdampak pada kemacetan di jalan raya,” ujarnya.

Setelah keberadaan kendaraan yang berpraktik sebagai angkutan umum menuai beragam permasalahan hingga konflik barulah pemerintah membuat regulasi. Yaitu Permenhub 32 tahun 2016, Permenhub 26 tahun 2017 dan Permenhub 108 tahun 2017. “Tetapi ketiga permenhub tersebut tak berdaya untuk mengikat keberadaan angkutan umum berbasis aplikasi online;” tukasnya.

LESU DARAH

Tidak hanya itu, kata Edison pemerintah juga seperti lesu darah dan loyo menegakkan aturan sehingga menjamurnya sepeda motor berbasis aplikasi atau ojol menjadi angkutan umum. Padahal UU no 22 tahun 2009 secara tegas dan jelas menyebut sepeda motor hanya sebagai angkutan orang dan barang bukan angkutan umum. Angkutan umum hanya dapat digunakan dengan kendaraan angkutan umum yg telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yg berlaku.

“Akibat kegagalan penegakan hukum jalan raya diserbu oleh sepeda motor yang berpraktik sebagai angkutan umum. Akhirnya, bukan hanya ojol yang melanggar hukum. Pemerintah juga terseret dan dipaksa melanggar hukum. Yaitu upaya pemerintah utk membuat regulasi pengaturan ojol yg direncanakan awal maret ini akan diberlakukan,” pungkasnya.

Berdasarkan draf permenhub tersebut Menhub menggunakan diskresi seperti yang diatur dalam UU no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Dengan nekat membuat Menhub lupa bahwa diskresi itu dapat digunakan apabila peristiwa atau aktivitas publik tersebut tdk atau belum diatur oleh undang- undang.

Sementara UU no 22 tahun 2009 secara tegas menyebut sepeda motor hanya utk angkutan orang bukan angkutan umum.

ITW menilai pelanggaran hukum itu adalah akibat kegagapan dan kegagalan pemerintah menegakkan aturan yang berlaku. Sehingga kurang memperhatikan bahwa Permenhub tentang pengaturan ojol yang sedang digodok itu sangat lemah dan mudah digugurkan lewat judicial review. ITW tinggal menunggu permenhub itu diundangkan dan segera mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung. (ilham/b)