Wednesday, 22 May 2019

Kekayaan Alam Kita

Kamis, 21 Februari 2019 — 4:42 WIB

Oleh H.Harmoko

INDONESIA memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah. Indonesia dikenal sebagai negeri ” Zamrud khatulistiwa” yang oleh Prabu Jayabaya disebut sebagai negeri yang “gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja”

Artinya negeri yang subur, makmur, sentosa, tenteram dan damai. Subur kang sarwa tinandur lan murah kang sarwa tinuku ( tanahnya subur dan ditanami apa saja tumbuh. Serba murah dan terbeli oleh rakyat).

“Orang bilang tanah kita tanah surga.
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman..

Kail dan jala cukup menghidupimu
Ikan dan udang menghampiri dirimu”

Cuplikan syair lagu ” Kolam Susu” karya Koes Plus ini makin melengkapi begitu melimpahnya kekayaan alam negeri kita.

Kita bangsa Indonesia wajib bersyukur atas limpahan sumber daya alam begitu rupa.

Rasa syukur bukan hanya menerima dan berterima kasih atas pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetapi, rasa syukur wajib pula diterjemahkan ke dalam sikap dan perilaku untuk menjaga, merawat dan mengelolanya demi kemakmuran rakyat.

Pendiri negeri ini sudah sangat sadar bagaimana menjaga, merawat dan menggunakan kekayaan alam kita. Maka begitu negeri ini berdiri diatur dalam konstitusi seperti yang tertuang dalam Undang- Undang Dasar 1945. Pada pasal 33 ayat 3 dijelaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.

Ini dapat dimaknai bahwa prinsip dasar mengelola sumber daya alam adalah siapa yang menguasai? Bagaimana memanfaatkannya? Dan, untuk siapa sumber daya alam itu dimanfaatkan?
Ketiga hal mendasar ini yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dengan alasan apa pun.

Siapa yang menguasai, jelas negara. Untuk siapanya juga jelas. Demi kemakmuran rakyat.

Persoalan mulai muncul saat sumber daya alam itu dimanfaatkan. Multitafsir tidak terhindarkan karena beda sudut pandang dan kepentingan.

Di dalam UUD tersurat jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dimanfaatkan secara menyeluruh untuk kemakmuran. Maknanya adalah berupaya memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian demi kemakmuran rakyat seutuhnya.

Meski optimal bukan berarti semena- mena, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam tersebut di masa depan, bisa dinikmati anak cucu, anak cucu berikutnya.

Sumber daya alam tidak dihabiskan untuk satu masa, jangan karena alasan optimal maka anak cucu kita kelak tinggal menerima ampasnya. Lebih – lebih menanggung derita karena sumber daya alam sudah “tergadaikan”.

Karenanya eksploitasi kekayaan alam, selain untuk memenuhi kebutuhan masa kini, juga tidak mengorbakan kebutuhan generasi mendatang. Perlu sikap arif dan bijak dari negara dan pemerintah di dalam mengelola kekayaan alam. Tidak saja dengan memperhatikan asas manfaat, juga efisien, keseimbangan, dan kelestariannya. Jangan karena alasan bisnis dan ekonomi semata alam dieksploitasi dengan tanpa memperhitungkan rusaknya lingkungan yang akhirnya akan merugikan generasi mendatang.

Itulah sebabnya perlu diatur lebih rinci mengenai kewenangan, tanggungjawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya dan pelestarian.

Ini perlu sehingga terdapat sinkronisasi dan koordinasi yang baik dan saling menguntungkan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal apa saja.

Tidak kalah pentingnya adalah soal bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam untuk mencegah adanya penguasaan dan keuntungan jatuh ke pribadi atau golongan.

Jika keuntungan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok orang, maka kemakmuran rakyat yang menjadi tujuan utama dari pemanfaatan kekayaan alam sebagaimana amanat UUD 1945, makin jauh terpinggirkan.

Penafsiran terhadap pasal 33 UUD 1945 tidak bisa dipisahkan dari semangat para penyusunnya dan kondisi historis yang melingkupinya. Semangat yang dibangun adalah semangat kebangsaan untuk mewujudkan sebesar- besar kemakmuran rakyat. Ingat, bukan kemakmuran segolongan orang semata. (*)