Wednesday, 19 June 2019

Kejari Tangsel Siap Kawal Penggunaan Dana Kelurahan

Selasa, 26 Februari 2019 — 8:42 WIB
Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany saat berbincang dengan Kajari Tangsel Bima Suprayago belum lama ini.  (anton)

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany saat berbincang dengan Kajari Tangsel Bima Suprayago belum lama ini. (anton)

TANGSEL – Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel)  mengandeng kejaksaan negeri (Kejari)  setempat untuk mengawal penggunaan dana kelurahan yang segera cair di 54 kelurahan di tujuh kecamatan.

“Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk mencegah penyalahgunaan dana kelurahan dan jajaran Kejari Tangsel siap mengawal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ” ujar Kajari Tangsel Bima Suprayoga, Senin (25/2/2019).

Jajaran Koorps Adhyaksa di Tangsel ini akan mengawal hingga tuntas sehingga kegiatan penyaluran dana kelurahan tepat sasaran ke masyarakat dan tentunya masalah kapan dan dikeluarkannya dana kelurahan yang mengetahui persis pihak Pamkot Tangsel.

Untuk memperlancar dan mensukseskan program pemerintah pusat tersebut pihaknya juga akan mengumpulkan para Lurah dan Camat melalui program  Jaksa Masuk Kelurahan (JMK).

“Nanti saya beserta jajaran Kejari Tangsel akan datang ke kelurahan dan akan dikumpulkan di kecamatan, kita akan tindak lanjuti dengan proses teknis. Namun, itu setelah ketentuannya ada, kemudian besaran dananya berapa dan disalurkan kemana, baru kami akan melangkah,” katanya yang menambahkan berapa pun uang Negara harus dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya.

Camat Pengguna  Anggaran

Ditambahkan Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany,  mengatakan total dana yang akan diterima Kota Tangsel untuk 54 kelurahan mencapai Rp 20,9 miliar dan  setiap satu kelurahan mendapatkan dana sebesar Rp 388 juta untuk pembangunan masyarakat di masing masing kelurahan tersebut.

Dana kelurahan akan dikelola Camat yang bertindak sebagai pengguna anggaran, dan lurah-lurah bertindak menjadi kuasa pengguna anggaran. “Nantinya di setiap kelurahan-kelurahan itu ada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan),” ujar Airin. (anton/tri)