Sunday, 26 May 2019

Hindari Politik Transaksional Pemilihan Wagub DKI

Selasa, 5 Maret 2019 — 4:59 WIB

PROSES penentuan Wakil Gubernur DKI memasuki babak baru. Dua nama kandidat, Ahmad Syaiku dan Agung Yulianto, sudah diserahkan oleh Gubernur Anies Baswedan ke DPRD untuk digodok dan dibawa ke rapat paripurna. Publik berharap tak ada lagi tarik ulur dalam proses penentuan di DPRD.

Masyarakat menunggu siapa yang bakal menduduki kursi kosong yang ditinggal Sandiaga Uno, karena sudah enam bulan jabatan wakil gubernur kosong, tepatnya sejak 27 Agustus 2018. Anies mau tidak mau single fighter dalam menjalankan roda kepemimpinan di Jakarta.

Selama enam bulan tersebut proses penentuan kandidat cawagub sangat alot. Mulai dari penolakan hanya dua nama calon, lalu dibuat tahapan fit and proper test, lalu dikembalikan lagi ke partai pengusung bahkan dikirim lagi ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai pengusung, Gerindra dan PKS. Tak heran bila ada kecurigaan penentuan Wagub DKI ‘digoreng’ untuk kepentingan tertentu.

Semua tahapan telah dilalui oleh dua kandidat, rekomendasi dari DPP kedua partai sudah dikantongi dan dua nama balon wagub sudah diserahkan Anies ke DPRD. Tinggal menunggu kapan proses penentuan wakil gubernur oleh Dewan. Tapi hingga kini belum ada sinyal kapan para legislator menggelar rapat paripurna pemilihan suara atau voting.

Kekhawatiran publik bahwa kemungkinan ada deal-deal tertentu serta indikasi politik transaksional yang membuat kursi wagub terus dibiarkan kosong, tak bisa dinafikkan. Karena waktu enam bulan adalah waktu yang sangat lama membiarkan posisi jabatan penting dibiarkan kosong melompong.

Lumrah saja bila kini muncul usulan agar KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) turun tangan ikut mengawasi jalannya proses pemilihan orang nomor dua di DKI Jakarta. Publik menginginkan transparansi guna menghindari politik transaksi alias ‘cincai-cincai’. Karena selain menyangkut kepentingan jalannya roda pembangunan di Ibukota yang bersih dari praktik-praktik suap dan korupsi.

Apalagi Pemprov DKI baru saja menerima tiga penghargaan sekaligus dari KPK, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), gratifikasi, serta aplikasi pelayanan publik. Karenanya, proses memilih pemimpin harus bersih dari praktik curang. **