Sunday, 26 May 2019

WNA Masuk DPT, Kok Bisa

Rabu, 6 Maret 2019 — 6:30 WIB

BERULANG kali ditegaskan oleh penyelenggara pilpres dan pileg bahwa  warga negara asing ( WNA) tidak memiliki hak pilih, meski memiliki KTP elektronik ( e- KTP). Dalam bahasa yang sederhana, meski  WNA telah mengantongsi e- KTP Indonesia, yang bersangkutan tidak bisa memilih karena tidak memiliki hak pilih dalam pilpres dan pileg. Dengan kata lain, mereka tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap ( DPT) sebagaimana warga negara Indonesia yang telah terdaftar secara resmi.

Jika kemudian, ada WNA pemegang e- KTP ternyata masuk dalam DPT, itu sebuah kekeliruan. Koreksi harus segera dilakukan, jika tidak akan menimbulkan preseden buruk.

Seperti hasil temuan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebanyak 103 Warga Negara Asing (WNA) ber-KTP elektronik diduga masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Daftar WNA yang masuk DPT itu didapatkan usai KPU RI mendapatkan data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri pada Senin (4/3/2019).

Menurut penelusuran Bawaslu, data WNA yang masuk DPT lengkap dengan nama dan nomor TPS nya. Kasus ini ditemukan di Cianjur dan Pangandaran, Jawa Barat.

Ada sejumlah kemungkinan hal itu bisa terjadi. Satu di antarnya kekeliruan pada awal pendataan. Di luar itu, menjadi kewenangan  KPU dan Bawaslu untuk menelusuri lebih jauh.

Yang pasti, adanya WNA masuk DPT kian menambah polemik di tengah isu DPT yang sejak awal sudah menjadi sorotan tajam. Karena itu kasus ini harus segera dituntaskan. Tidak sebatas nama WNA dihapus dari daftar pemikih tetap, juga disertai penjelasan kepada publik mengapa kasus semacam ini bisa terjadi.

Langkah berikutnya melakukan penelusuran data sebagai bagian verifikasi, terhadap DPT di daerah yang diduga terdapat potensi kekeliruan yang serupa.

Kita sepekat sekecil apa pun kekeliruan harus segera diselesaikan. Jelaskan secara gamblang agar masyarakat dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Jikas terdapat kesalahan, akibat kurangnya pengawasan, tak perlu ditutupi. Transparansi dibutuhkan untuk membangun kepercayaan publik. Kita tutup segala celah kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kecurangan dalam pelaksanaan pesta demokrasi, 17 April mendatang. (*).