Sunday, 15 September 2019

Ini 3 Tahap Sebelum DPRD Gelar Rapat Paripurna Pemilihan Wagub DKI

Jumat, 8 Maret 2019 — 18:51 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik .(ikbal)

Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik .(ikbal)

JAKARTA – Proses pemilihan wagub DKI Jakarta dipastikan setelah Pileg/pilpres. Langkah menuju proses itu masih panjang.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, mengatakan proses pemilihan masih panjang. “Kan buruh waktu ada langkah yang harus disipkan dewan,” katanya, Jumat (8/3/2019).

Taufik mengatakan masih ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses tersebut sebelum DPRD menggelar rapat paripurna. “Karena tahapan ada tiga. Kita tunggu dulu rapat dari Bamus untuk penentuan tanggal, lalu rapat pemilihan panitia pemilihan, dan terakhir rapat penyusunan tata tertib (tatib) pemilihan. Setelah tiga hal ini, nanti PKS dan Gerindra akan mendiskusikan langkah-langkah berikutnya,” kata Taufik, Jumat (8/3/2019).

Permasalahan yang harus dihadapi PKS dan Gerindra agar target itu tercapai adalah menghadirkan lebih dari 86 anggota dewan agar memenuhi kuorum rapat paripurna. Setelah itu, 86 anggota dewan itu bisa menyetujui calon wagub usulan PKS dan Gerindra tersebut untuk kemudian sepakat memilih satu di antara dua calon tersebut.

Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta PKS bersabar. Alasannya, saat ini tidak memungkinkan dilaksanakan sidang paripurna.

“PKS harap sabar, ini tahun politik. Kita tahu semua, partai-partai sedang sibuk mengusung calon presiden. Lalu, banyak juga anggota dewan yang mencalonkan lagi dalam pemilihan legislatif. Jadi tidak semudah itu,” kata Prasetio.

Sementara itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memandang masih ada peluang proses pemilihan itu dapat tuntas dalam waktu dua pekan ini.

“Kami memandang masalah calon wagub ini dengan optimistis. Karena setelah surat itu ditandatangani dua partai pengusung, artinya PKS dan Gerindra sudah mantap menetapkan dua nama calon wagub tersebut. Tinggal mengegolkannya. Saya punya pandangan, dalam dua pekan sudah selesai,” kata Achmad Yani, Ketua Komisi Kebijakan Majelis Pertimbangan Wilayah PKS. (john)