Monday, 22 July 2019

Suap Proyek SPAM Kementerian PUPR, KPK Panggil Tiga Eks Kasatker SPAM

Jumat, 8 Maret 2019 — 13:28 WIB
KPK (dok/yendhi)

KPK (dok/yendhi)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga eks Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementerian PUPR.

Mereka ialah mantan Kasatker SPAM Jambi Noptiman, mantan Kasatker SPAM Aceh Sujud, mantan Kasatker SPAM Kalimantan Selatan Azan.

“Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk tersangka ARE (Anggiat Partunggal Nahot Simaremare),” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (8/3/2019).

Selain itu, lanjut Febri, penyidik juga memanggil satu saksi lain yakni mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ace, Hasan.

Dalam kasus ini KPK telah memeriksa 25 orang Kasatker di Kementerian PUPR yang bertugas di sejumlah daerah di Indonesia di antaranya Aceh, Bengkulu, Jawa Timur, Kalbar, NTB, dan Sulawesi Tengah.

KPK juga menyita satu unit rumah beserta tanah milik seorang Kasatker Kementerian PUPR di Taman Andalusia, Sentul City, dan ditaksir bernilai Rp 3 miliar.

Selain itu, KPK juga telah menerima pengembalian uang senilai Rp 16 miliar, 148.500 dolar AS, dan SGD 28.100. Uang itu diterima KPK dari total pengembalian yang dilakukan oleh 55 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KPK menetapkan delapan tersangka yang terdiri dari pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta. Peran mereka ialah, diduga sebagai pemberi Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma, Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara itu, diduga sebagai penerima ialah Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat diduga merima Rp 350 juta dan 5 ribu  dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung dan Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Jawa Timur.

Meina diduga menerima Rp 1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk SPAM Katulampa. Moch Nazar diduga menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulteng. Dan terakhir, Donny diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Empat pejabat Kementerian PUPR ini diduga mengatur agar PT WKE dan PT TSP menang dalam lelang. Tak hanya itu, dua perusahaan ini juga dimintai uang dalam proses lelang oleh mereka. Saut menyebut jika pada tahun 2017-2018 kedua perusahaan tersebut diduga memenangkan 12 paket proyek dengan nilai total Rp 429 miliar.

PT WKE dan PT TSP diduga memberi fee 10 persen dari nilai proyek. 7 persen untuk Kepala Satuan Kerja, dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (cw6/tri)