Sunday, 26 May 2019

Menggantung Saham Bir

Senin, 11 Maret 2019 — 6:15 WIB

KEINGINAN Gubernur Anies Baswedan menjual saham bir yang ada di PT Delta Djakarta Tbk terganjal. Meski surat permohonan persetujuan penjualan saham itu sudah dilayangkan sejak Mei 2018, tetapi DPRD belum menanggapi.

Merasa Dewan mempersulit keinginannya, orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengancam mengadu kepada masyarakat seputar sikap wakil rakyatnya. Alasannya, Jakarta saat ini lebih mementingkan air bersih ketimbang air beralkohol.

Saham bir Pemprov DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk sebesar 26, 25 persen. Dengan kepemilikan saham sebesar itu, setahunnya rata-rata memperoleh deviden sekitar Rp38 miliar.

Bagi sebagian anggota Dewan deviden sebesar itu dinilai lumayan bisa menambah kas daerah. Karena itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, keukeuh menolak keinginan Anies melepaskan saham tersebut.

Sebaliknya bagi Anies deviden sebesar itu kurang berarti. Dia pun ngotot ingin menjual saham bir. Perkiraannya dengan melepas saham itu, Pemprov DKI Jakarta akan mendapat dana segar Rp1,2 triliun.

Dana itu nantinya diinvestasikan untuk penyediaan jaringan air bersih serta keperluan pendidikan. Anies pun mengkalkulasi bila mengandalkan deviden yang hanya Rp38 miliar per tahunnya maka akan membutuhkan waktu 40 tahun untuk mewujudkan obsesinya itu.

Silang pendapat antara eksekutif dan legislatif di media massa seputar perlu tidaknya melepas saham bir menyedot perhatian masyarakat karena masing-masing pihak memiliki argumen.

Hanya saja bila berpegang pada surat permohonan persetujuan yang sudah dilayangkan eksekutif tidak ada salahnya Dewan merespon dengan membahas secara internal terlebih dahulu.

Setelah itu gelarlah Rapat Paripurna. Undang Anies untuk memaparkan alasannya. Kemudian Dewan segera bersikap perlu atau tidaknya memberikan persetujuan saham bir itu dilepas. Tentu dengan argumen yang jernih dan bersandar kepentingan publik.

Berdasarkan UU Nomor 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda), yang dimaksud pemda adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh eksekutif dan DPRD.

Merujuk aturan ini, sikap resmi Dewan dalam rencana eksekutif menjual saham bir dibutuhkan. Karena itu, surat permohonan persetujuan yang dilayangkan Anies harus dijawab, bukan diabaikan atau digantung sehingga kepastian itu bisa cepat berujung. @*