Tuesday, 19 March 2019

Kritik Presiden Boleh Keras Hindarilah Ujaran Kebencian

Jumat, 15 Maret 2019 — 7:20 WIB
gerung

BERKAH reformasi, orang boleh ngomong apa saja, tapi tetap ada batasnya. Presiden itu simbol negara, kenapa sekarang dibuat mainan? Masak presiden dikatakan dungu, mencuri. Mengritik boleh keras, tapi hindari ujaran kebencian. Meski pasal penghinaan presiden sudah dihapus, ada pasal lain di KUHP dan UU ITE yang bisa menjeratnya.

Di jaman Orde Lama, Gareng WO Sriwedari jadi urusan polisi gara-gara plesetkan Ganefo gagasan Bung Karno jadi ganewul (segane tiwul). Di era Orde Baru, Pak Harto pernah marah besar karena ditanya wartawan, dananya dari mana proyek pembangunan Komplek Bermis, Kelapa Gading. Pak Harto jawab pendek, “Dananya dari mbahmu….”, dan sejak itu Pak Harto jaga jarak dengan pers.

Setelah era refomasi, kran demokrasi dibolehkan ngocor sebebas-bebasnya. Rakyat boleh ngomong apa saja, tanpa takut diculik atau dibawa Laksus. Tapi makin ke sini, rakyatnya semakin kelewatan. Pernah Presiden SBY disamakan dengan kerbau. Tapi Presiden ke-6 itu hanya bisa mengeluh, karena pasal penghinaan Presiden sudah dihapus MK.

Di era pemerintahan Jokowi, penghinaan terhadap presiden semakin kelewatan. Presiden bagi-bagi sertifikat dikatakan Amien Rais: ngibul! Terakhir, Rocky Gerung kritik program kartu Pra-kerja Jokowi dengan mengatakan, “Dananya mencuri ke mana?” Terkesan meledek, Rocky Gerung bilang bawa nanti akan ada “kartu dungu” yang akan dipakai Presiden sendiri.

Kritikan Rocky Gerung yang kasar, mengalahkan Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Tapi karena kekasarannya itu justru dia diundang ke mana-mana, bahkan jadi pembicara di mesjid. Meski banyak penolakan, Rocky Gerung hepi saja, meski ke lokasi harus nyamar naik ambulans.

Silakan mengkritik presiden sekeras mungkin tapi jangan terjebak ujaran kebencian. Presiden itu simbol negara. Meski pasal penghinaan presiden sudah dicabut MK, tapi masih ada pasal KUHP dan UU ITE yang bisa menjerat penghina Kepala Negara. – gunarso ts