Sunday, 26 May 2019

Menyoal Jual Beli Pulau

Jumat, 15 Maret 2019 — 5:40 WIB

WARGA dunia maya dihebohkan dengan munculnya iklan penjualan pulau di gugus Kepulauan Seribu, pulau di utara Provinsi Jakarta yang berbatasan dengan Provinsi Lampung. Iklan yang ditayangkan di internet, salah satu kalimatnya dituliskan ‘dijual 1 pulau full, jual cepat’. Kisaran harga yang ditawarkan cukup tinggi, Rp243 miliar.

Tawaran penjualan pulau seluas 7,9 hektar yang konon tanpa penghuni tersebut menjadi sorotan publik. Yang membuat terkejut, pulau yang punya nama resmi Pulau Dua Barat dan dikenal dengan sebutan Pulau Imut tersebut, dilego lengkap dengan sertifikat hak milik (SHM). Sesuai dengan ketentuan dalam aturan pemerintah, pulau tersebut tidak termasuk pulau kecil. Karena kriteria pulau kecil luasnya maksimal 2.000 meter persegi.

Kalau iklan tersebut benar adanya, bukan hoaks, maka pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus segera menyelidiki. Karena banyak kejanggalan. Mulai dari proses penjualan, hingga indikasi penguasaan 100 persen lahan di pulau tersebut yang patut dipertanyakan. Siapa pemilik hak kelola pulau itu belum diketahui.

Heboh jual beli pulau, bukan kali ini saja mengemuka. Awal tahun 2018 silam, masyarakat juga dibikin heboh ketika sebuah situs online asal Kanada, privateislandsonline.com, mencantumkan Pulau Ajab, Kepulauan Riau, dalam daftar pulau yang dijual. Harga yang ditawarkan 3,3 juta dolar AS atau sekitar Rp45 miliar. Tahun 2009 situs ini juga pernah menawarkan tiga pulau di Kepulauan Mentawai.

Regulasi tentang pengelolaan pulau sudah jelas. Aturan penguasaan pulau tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Bagi perorangan atau perusahaan yang menguasai pulau, luas maksimal tak boleh lebih dari 70 persen, sedangkan 30 persen lainnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat serta hutan lindung. Jadi regulasi pemerintah sudah jelas, tidak ada penguasaan 100 persen sebuah pulau, dan sertifikat yang dikantongi juga hak guna usaha (HGU) atau hak guna bangunan (HGB).

Bukan tidak mungkin pulau tersebut jatuh ke tangan orang asing. Apalagi kekayaan dan keindahan alam Indonesia selalu diincar oleh asing. Itu sebabnya pemerintah harus segera menelusuri kebenaran informasi tersebut, dan mengambil langkah tepat supaya tidak merugikan negara dan rakyat. Selain itu, pengawasan terhadap belasan ribu pulau-pulau di negeri berjuluk ‘Zamrud Katulistiwa’ ini harus lebih ketat.**