Monday, 27 May 2019

Pro-kontra Wacana Ganjil-Genap di Jalan Margonda Depok

Jumat, 15 Maret 2019 — 18:04 WIB
Jalan Raya Margonda Depok, Jawa Barat nyaris setiap hari macet

Jalan Raya Margonda Depok, Jawa Barat nyaris setiap hari macet

 

DEPOK – Wacana memberlakukan ganjil genap di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok masih jauh dari kenyataan. Warga dan pemakai kendaraan menilai bakal menimbulkan masalah baru di wilayah perbatasan DKI Jakarta ini.

“Melihat kondisi badan jalan dengan jumlah kendaraan yang hampir sepuluh kali lipat lebih jelas belum dapat diberlakukan ganjil genap di ruas Jalan Raya Margonda, ” kata Umar, warga Depok, Jumat (15/3/2019).

Program pemberlakuan jalur angkot dan jalur sepeda motor oleh Polres Depok dan Dishub Depok setahun lalu saja tidak berjalan maksimal. ” Tambah dulu jalan baru atau perlebar jalan utama maupun protokol menuju Jalan Raya Margonda baru dapat dilakukan aturan ganjil genap tersebut,” tuturnya.

Yayat Supriatna, pengamat perkotaan dan transportasi, mengatakan Pemerintah Kota Depok seharusnya membbuat banyak alternatif menunjang transportasi memadai untuk masyarakat yang kebanyakan bekerja di Jakarta.

Namun kurun waktu 20 tahun, imbuh dia, belum terlaksana dengan baik sehingga sering kali terdapat penumpukan pada beberapa ruas jalan seperti Jalan Margonda, Jalan Dewi Sartika dan jalan lainnya.

“Jangan muluk muluk mencontoh DKI Jakarta dan Kota Bekasi karena mereka infrastruktur jalan sudah memadai kalau Kota Depok belum ada tapi memang harus menuju ke sana melihat perkembangan pembangunan yang ada,” ujarnya menanggapi rencana pihak BPTJ melakukan uji coba ganjil genap di Jalan Raya Margonda pertengahan atau akhir April 2019 mendatang.

Direktur Prasarana BPTJ Kementerian Perhubungan, Wisnu Heru Baworo di Cimanggis, mengatakan rencana pemberlakuan itu sudah melalui koordinasi bersama Dishub Depok dan nantinya akan diberlakukan setelah 17 April 2019 dengan tujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang saat ini sering terjadi di daerah tersebut.

“Dan itu sudah sesuai dasar hukum untuk penerapan pembatasan kendaraan pribadi, yakni Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 133. Selain itu dengan adanya penerapan tersebut,” katanya.

Kepala Dishub Kota Depok Dadang Wihana, mengaku rencana itu memang sudah ada tapi baru taraf kajian akademis dan belUm ada informasi penetapan waktu uji coba ganjil genap.

Setelah dikaji akademis dilanjutkan dengan tahapan tahapan, diproses perumusan kebijakan publik diantaranya koordinasi lintas sektor, lintas pemangku kepentingan bahkan sampai uji publik.

“Kami tetap berikhtiar memecahkan persoalan kemacetan arus lalulintas di Depok agar lebih baik “do something” dari pada “do nothing” melalui proses perumusan kebijakan publik,” imbuhnya. (anton/b)