Tuesday, 26 March 2019

Masih Adakah Integritas Moral

Sabtu, 16 Maret 2019 — 7:10 WIB

LAGI politisi terjerat kasus korupsi. Kali ini menimpa Ketum PPP, Rommy. Bersama 4 orang lainnya terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3/2019) pagi.

Seperti dikatakan Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan, penangkapan terkait dengan dugaan transaksi dalam pengisian jabatan di Kementerian Agama ( Kemenag) baik di pusat maupun daerah. Petugas KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan pengisian jabatan tersebut.

Rincian kasus akan digelar kemudian. Publik pun heboh atas peristiwa OTT terhadap petinggi parpol. Heboh karena yang terkena OTT, seorang ketua umum parpol yang namanya sangat populer. Sering menghiasi media massa, baik cetak maupun online. Termasuk di media sosial.

Pernyataannya berbobot, berkualitas baik dalam menyikapi kebijakan pemerintah, termasuk ketika mengkritisi lawan politiknya. Tak jarang sikap politiknya mendatangkan sanjungan dan menjadi acuan, seperti halnya ketika mendukung KPU melarang terpidana eks korupsi menjadi caleg.

Sikap politik ini menyiratkan dukungan penuh kepada pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Tentu saja sikap politik ini didasari oleh realita kian banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik seperti kepala daerah mulai dari bupati/walikota hingga gubernur. Tak terkecuali kepala daerah yang berasal dari parpol atau memulai karirnya sebagai seorang politisi.

Mengapa banyak pejabat publik terjerat korupsi? Jawabnya karena mahalnya ongkos politik. Untuk uang saksi di Tempat Pemungutan Suara(TPS) saja misalnya seorang calon kepada daerah perlu menyiapkan uang lebih dari 10 miliar rupiah. Ini dengan asumsi jumlah TPS 60 ribu, honor setiap saksi di TPS sebut saja Rp200 ribu, maka totalnya sudah Rp12 miliar. Ini baru honor saksi, belum lagi dana kampanye dan lain – lain yang tentu saja masyarakat sudah dapat menerkanya.

Yang menjadi persoalan adalah apakah jika ongkos politik, biaya demokrasi ditanggung oleh negara, tak ada lagi kepala daerah, pejabat publik dan politisi yang korupsi? Jawabnya belum menjadi jamiman. Sebab, korupsi tidak hanya terkait dengan penghasilan seseorang. Tidak menjamin orang yang sudah banyak uang, banyak penghasilan karena jabatan, tidak bersikap korup.

Benteng utama mencegah pribadi tidak korup bukan karena telah melimpahnya harta benda, tetapi integritas moralnya.

Jika pejabat berarti pejabat yang berintegritas, amanah, mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Kalau politisi, politisi bertanggunggungjawab, menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan mengutamakan pengurus partainya.
Diperlukan kejujuran, memegang teguh prinsip kebenaran, memiliki etika dan moral. Perbuatan sesuai perkataan. Itulah beberapa perwujudan integritas moral. (*).