Monday, 22 July 2019

Kasus Suap SPAM, KPK Panggil Sekretaris Dirjen Cipta Karya

Selasa, 19 Maret 2019 — 12:02 WIB
logo kpk

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, T Iskandar. Ia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) untuk tersangka Anggiat Simare-mare.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ARE (Anggiat Partunggul Nahot Simaremare) selaku Kasatker SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung,” ucap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (19/3/2019).

Selain Iskandar, lanjur Febri, pihaknya juga memanggil saksi lain dari pihak swasta. Dia ialah Mohammad Hosen.

KPK menetapkan delapan tersangka yang terdiri dari pejabat Kementerian PUPR dan pihak swasta. Peran mereka ialah, diduga sebagai pemberi Dirut PT WKE Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara itu, diduga sebagai penerima ialah Kepala Satker SPAM Strategis/ PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin. Anggiat diduga menerima Rp350 juta dan USD 5 ribu untuk pembangunan SPAM Lampung dan Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3 Jawa Timur.

Meina diduga menerima Rp1,42 miliar dan SGD 22.100 untuk SPAM Katulampa. Moch Nazar diduga menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulteng. Dan terakhir, Donny diduga menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Empat pejabat Kementerian PUPR ini diduga mengatur agar PT WKE dan PT TSP menang dalam lelang. Tak hanya itu, dua perusahaan ini juga dimintai uang dalam proses lelang oleh mereka. Saut menyebut jika pada tahun 2017-2018 kedua perusahaan tersebut diduga memenangkan 12 paket proyek dengan nilai total Rp429 miliar.

PT WKE dan PT TSP diduga memberi fee 10 persen dari nilai proyek. Rinciannya, 7 persen untuk Kepala Satuan Kerja, dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (cw6/ys)