Tuesday, 23 April 2019

Kualitas Pendidikan Kita

Kamis, 21 Maret 2019 — 4:44 WIB

Oleh Harmoko

SERING dikatakan bahwa  pendidikan adalah salah satu pelita bangsa. Pendidikan sebagai penentu kemajuan suatu negara. Dengan pendidikan kita dapat melakukan apa saja, termasuk dapat mengubah dunia seperti dikatakan Nelson Mandela.

Kita tentu tak asing lagi dengan Nelson Rolihlahla Mandela, revolusioner antiapartheid. Dia pelaku sejarah yang membuktikan bagaimana melalui pendidikan yang ditekuni seseorang dapat mengubah dunia.

Mandela tak hanya menjadi Presiden Afrika Selatan antara tahun 1994 sampai 1999. Dia juga penerima “tropi’ perdamaian dunia karena memperjuangkan hak asasi manusia, dan juga dapat “gelar” pejuang antidiskriminasi dengan menghapus politik ras dan warna kulit di negerinya.

Perjalanan hidupnya  menelorkan beragam goresan “kata mutiara.”  Satu di antaranya berbunyi “ Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia).

Maju mundurnya suatu negara ikut ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsanya. Kita bisa saksikan kualitas pendidikan di negara maju berbanding lurus dengan kemajuan yang dicapai negeri tersebut.

Begitu juga di negara berkembang, kualitas pendidikannya berada pada tahapan sedang berkembang. Boleh jadi cukup lama pada level “berkembang”  bilamana kebijakan negara tersebut dalam mengelola pendidikan acap berubah. Sehingga  dikenal sebagai negara yang ganti pejabat, ganti kebijakan.

Seringkali keputusan penting dalam pendidikan lebih banyak dilakukan birokrasi. Sementara masyarakat pendidik tidak cukup memahami maksud kebijakan baru dalam pendidikan. Akibatnya, anak-anak jadi korban kebijakan yang hanya sekadar coba-coba itu.

Kondisi seperti itu perlu lebih serius disikapi oleh pemerintah pusat. Mestinya bukan mengganti kebijakan setiap ganti berganti pejabat, tetapi lebih fokus menyempurnakan atau membenahi sistem pendidikannya.
Kalau tiap saat bolak balik ganti kebijakan, lantas kapan memperbaiki sistemnya?

Sementara kita tahu, negara-negara lain yang sudah maju pun masih terus berlomba membenahi sistem pendidikannya demi menciptakan generasi-generasi emas yang peka terhadap pembangunan bangsa. Dan mampu
memprediksi serta menghadapi perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Di negaranya sendiri dan/atau di dunia.

Ini harus dapat dipahami dan disadari, karena masa depan selalu sangat kompetitif. Agar dapat bersaing secara kompetitif pula, perlu pendidikan, pengetahuan, keterampilan dan attitude ( sikap perilaku) yang dibutuhkan untuk masa depan.

Dengan begitu sistem pendidikan yang diperlukan bukan menyiapkan generasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sekarang, tetapi generasi yang siap memiliki kemampuan menyelesaikan beragam persoalan yang akan terjadi  kapan saja. Maknanya ilmu yang diberikan bukan untuk problem solving – problem solution saat ini. Tetapi mencetak lulusan di semua level pendidikan yang siap dan mampu menyongsong kebutuhan pasar kerja masa depan.

Ada sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk ber¬kom¬petensi di masa depan. Di antaranya memiliki sejumlah kemampuan yakni kemampuan komu¬nikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi mo¬ral suatu permasalahan, ke¬mampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dengan masyarakat yang global.

Dan tentu saja, yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan merespons perubahan demi kemajuan.
Negara wajib hadir memberikan perlindungan kepada warganya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Memberikan bekal kepada setiap warganya agar memiliki kemampuan berkompetisi di dunia.

Kewajiban negara ini sudah terukir  secara jelas dan tegas sebagaimana bunyi pasal 31 UUD 1945 yang mengatur pendidikakan nasional mulai dari sistem pendidikan yang perlu dibangun, sistem penganggaran hingga hasil akhirnya membentuk manusia cerdas yang beriman dan  bertakwa.

Siapa pun presidennya, kewajiban ini harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.  Karena itu merupakan amanat undang – undang. Sesuai dengan tujuan negara Indonesia yaitu  mencerdaskan kehidupan bangsa. (*)