Monday, 24 June 2019

Hoaks dan Teror

Sabtu, 23 Maret 2019 — 6:00 WIB

ISTILAH “Hoaks” sudah tidak asing lagi bagi publik. Hampir setiap hari istilah hoaks muncul dalam perbincangan, khususnya di media sosial. Bahkan, belakangan kata “hoaks” sering menjadi pembahasan, termasuk ketika debat capres dan cawapres.

Sejak memasuki kampanye pileg dan pilpres, kata hoaks makin populer karena dinilai makin sering dijadikan alat kampanye terselubung/ kampanye hitam untuk menyerang lawan politik. Hoaks dinilai semakin tidak terkendali, jika tidak ditangani segera dikhawatirkan akan meresahkan  masyarakat yang pada gilirannya dapat menganggu pelaksanaan pesta demokrasi.

Itulah sebabnya, kita sepakat perlunya gerakan antihoaks bagi semua pihak, terutama yang  terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pileg dan pilpres.

Hoaks sering disebut sebagai “berita palsu” atau “berita bohong”. Penyebab hoaks dalam artian sebagai peneror masyarakat seperti dikatakan Menko Polhukam, Wiranto, dapat dijerat dengan aturan soal terorisme.

Kita meyakni pernyataan ini dimaksudkan jika hoaks yang disebarkan sudah pada tingkatan yang membahayakan keamanan bangsa dan negara.
Dengan begitu ada klasifikasi sejauh mana hoaks masuk kategori teror dan sebatas candaan,  pengungkapan kekesalan atau menunjukan jati keberanian.

Tidak jarang, info dikemas untuk menarik perhatian publik yang diupload melalui media sosial, seolah – olah kejadian nyata, padahal hanyalah rekayasa atau boleh jadi peristiwa lama yang diaktualkan, terkesan peristiwa baru.

Ada juga candaan. Misal. Kemasan info: Ingat pada tanggal 17 April jangan ke mana – mana. Pada hari itu akan ada pergerakan massa pada jam yang sama, dalam jumlah yang sangat besar.  Mereka akan menggeruduk lokasi yang sama… bla .. bla.

Sepintas orang akan berpikir ada apa gerangan. Jika bacanya tuntas akan terkecoh. Sebab, di akhir tulisan biasanya berisi candaan. Serius amat bacanya. Maksudnya geruduk TPS. Nyoblos dong.

Jika model yang seperti ini bukanlah hoax, apalagi teror. Dapat dikatakan teror jika sudah berisi ajakan jangan datang ke TPS atau kalimat yang menaku – nakuti masyarakat untuk datang ke TPS.

Teror memang tidak hanya berbentuk fisik. Ada juga teror non fisik seperti teror mental, pikiran dan batin. Bahkan, teror non fisik bisa lebih berbahaya dari teror fisik.

Kita meyakini aparat keamanan ( Polri) tidak akan serta menjerat penebar hoax dengan UU Tindak Pidana Terorisme seperti dikatakan Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo.Penyidik butuh mendalami konstruksi hukumnya, dengan meminta pendapat para ahli. Lain halnya, jika penebar hoaks itu sudah jelas terlibat dalam jaringan teroris.

Dengan begitu dengan undang  – undang apa penebar hoax akan dijerat akan tergantung dari tingkatan hoaks itu sendiri. Tidak perlu diperdebatkan, sepanjang penerapan hukumnya adil dan jujur serta tidak memihak. (*).